Menanggapi hal itu, otoritas Taiwan yang menangani hubungan dengan China menegaskan bahwa komunikasi rutin tidak boleh melanggar hukum Taiwan. Pemerintah juga mengkritik langkah tersebut, dengan menyebut konsesi ekonomi dari China dapat ditarik sewaktu-waktu dan pada dasarnya merupakan bentuk tekanan.
Pemerintah Taiwan kembali menegaskan bahwa setiap negosiasi politik lintas selat memerlukan otorisasi resmi. Lai, yang memimpin Partai Progresif Demokratik, menyatakan Taiwan terbuka terhadap pertukaran dengan China, namun tidak dengan mengorbankan demokrasi dan kepentingan nasional.
Di sisi lain, Beijing menolak berinteraksi langsung dengan Lai dan DPP yang dianggap mendukung kemerdekaan Taiwan. Kondisi ini membuat komunikasi resmi lintas selat tetap terhenti.
Langkah terbaru ini terjadi di tengah gangguan berkepanjangan pada pertukaran antar masyarakat, terutama sektor pariwisata. Perjalanan antara China dan Taiwan telah dibatasi sejak 2019 dan pandemi Covid-19, dengan Beijing menghentikan sebagian besar izin perjalanan individu dan tur kelompok.
Baik Taipei maupun Beijing saling menyalahkan atas gangguan tersebut. Taiwan menilai pembukaan kembali harus dilakukan secara sehat dan teratur melalui mekanisme konsultasi resmi, sementara China dituduh menciptakan hambatan dengan membatasi perjalanan keluar.
(bbn)
