Apabila ternyata penurunannya cukup signifikan, maka ruang intervensi ke depan akan semakin terbatas. Padahal, perang yang jadi penyebab volatilitas rupiah belum kelihatan 'hilal' kapan berakhirnya.
Di sisi lain, sebenarnya upaya menjaga stabilitas rupiah tak bisa sepenuhnya bertumpu pada upaya intervensi di pasar valuta asing semata. Sebab, kondisi yang terjadi saat ini lebih bersifat struktural dan dipicu oleh dinamika global yang kompleks.
Lonjakan harga minyak mentah di atas US$100 per barel secara langsung memperburuk neraca perdagangan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor.
Sayangnya, keputusan pemerintah RI yang menahan gejolak harga sebagai upaya menjaga daya beli dibaca pasar sebagai kebijakan populis yang justru diproyeksikan akan membuat defisit fiskal makin melebar.
Menahan harga bahan bakar demi stabilitas sosial artinya memperbesar beban subsid, sementara menaikkan harga memang berisiko menekan daya beli masyarakat yang saat ini memang sedang lesu.
Defisit Fiskal
Pelebaran defisit APBN mencatatkan rekor tertinggi pada kuartal I-2026 dibandingkan periode sama dua tahun sebelumnya. Hal ini terjadi lantaran aksi belanja pemerintah yang cenderung ekspansif.
Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi salah satu pendorong utama kenaikan belanja pemerintah di awal tahun hingga menorehkan defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun pada kuartal I-2026. Defisit itu setara 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Di tengah defisit ini, pemerintah menyiapkan upaya efisiensi yang menurut pelaku pasar semakin tidak realistis. Di antaranya, rencana memangkas gaji pejabat menteri, hingga upaya pemungutan pajak baru di sektor marketplace, yang secara nilai mungkin lebih rendah jika dibandingkan dengan memangkas anggaran program prioritas.
Langkah efisiensi tersebut lebih bersifat simbolik, yang mungkin tidak akan cukup mengimbangi lonjakan belanja yang lebih berskala besar itu.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa belanja negara melonjak signifikan pada kuartal I-2026, tumbuh 31,4% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp815 triliun.
Kenaikan ini jauh melampaui realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 1,4%. Secara historis, penyerapan belanja negara pada kuartal pertama biasanya berada di kisaran 17% dari total pagu anggaran, sehingga akselerasi belanja tahun ini menjadi anomali yang cukup mencolok.
Purbaya menjelaskan bahwa lonjakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meratakan penyerapan anggaran sepanjang tahun, agar dampak ekonomi dari belanja negara dapat dirasakan lebih konsisten.
Namun, percepatan belanja di awal tahun ini juga memunculkan konsekuensi terhadap pelebaran defisit yang lebih dini, sehingga menuntut kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi.
- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi -
(dsp/aji)
