Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah berencana memberikan insentif gratis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri khusus kelas ekonomi. Insentif yang akan berlaku selama dua bulan itu menyebabkan pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp2,6 triliun. 

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pengumuman paket kebijakan transportasi dan bahan bakar minyak (BBM).

Menurut dia, kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya saing industri penerbangan Tanah Air seiring adanya kenaikan harga avtur yang membebani biaya operasional maskapai Tanah Air. Harga avtur meningkat di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik global antara Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran.

Airlangga menjelaskan PPN yang seharusnya dibayar oleh penumpang sebesar 11% tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. Jumlah subsidi PPN yang diberikan pemerintah sebesar Rp1,3 triliun per bulan, atau totalnya Rp2,6 triliun sampai kebijakan berlaku selama dua bulan mendatang.

"Kebijakan PPN DTP (ditanggung pemerintah) ini akan diberlakukan sesuai dengan program paket yang diumumkan atau dalam kurun dua bulan. Nanti akan dievaluasi apakah kondisi perang antara Amerika serikat (AS) dan Iran masih berlangsung dan faktor lainnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).