Optimasi tersebut dapat dilakukan lewat pemanfaatan teknologi dan peralatan keraj yang lebih hemat energi; penguatan budaya penggunaan energi lebih bijak; hingga pemantauan konsumsi listrik dan BBM melalui kebijakan operasional yanf terukur.
"Kami juga mendorong inovasi bersama untuk menciptakan cara kerja produktif dan lebih adaptif dalam penggunaan energi," kata Yassierli.
Namun, aturan tersebut meminta agar perusahaan juga tetap memberikan upah/hak tetap dibayarkan sesuai ketentuan tanpa dikurangi. Pelaksanaan WFH juga tidak mengurangi cuti tahunan.
Tetapi, pengecualian berlaku khusus untuk sektor tertentu seperti; sektor kesehatan (rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi), sektor energi (bahan bakar minyak, gas, dan listrik), sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat (jalan tol, air bersih dan pengangkutan sampah).
Selain itu, ada juga sektor ritel/perdagangan (bahan pokok,
pelayanan perdagangan langsung, pasar, dan tempat perbelanjaan), sektor industri dan produksi (pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi), hingga sektor jasa perhotelan, pariwisata.
Sebelumnya, pemerintah juga telah mengumumkan kebijakan WFH 1 hari kerja pada Jumat selama sepekena khususu untuk ASN. Hal itu diklaim bisa menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun lantaran adanya pengurangan konsumsi BBM.
"Potensi penghematan WFH ASN yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Selasa kemarin.
(ain)
