Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti potensi dampak negatif dari rencana pemerintah menerapkan aturan work from home (WFH) satu hari per pekan bagi pegawai ASN dan Swasta. Lembaga legislatif tersebut khawatir kebijakan yang bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) justru meleset dan memicu masalah riil lain.

“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non esensial,” kata anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna dikutip dari laman DPR, Jumat (27/03/2026).

Menurut dia, pemerintah harus memastikan target efisiensi hingga 20% dari kebijakan WFH bisa tercapai sebagai respons terhadap tekanan harga serta pasokan minyak dan gas. Namun, kebijakan ini harus didasari perhitungan yang matang, bukan asumsi belaka.

Selain WFH, kata dia, rencana pemerintah menekan konsumsi BBM tak akan efekif tanpa pembatasan aktivitas -- seperti masa penganan Pandemi Covid-19. Bahkan, akan ada mobilitas tinggi jika WFH diterapkan berdekatan dengan akhir pekan. 

Namun, kata dia, WFH dan pembatasan aktivitas akan langsung berdampak pada pekerja atau pengusaha seperti pedagang kaki lima, UMKM, hingga pengemudi transportasi daring. Selain itu, potensi konsumsi energi yang lebih tinggi di rumah karena kegiatan WFH juga berpotensi membuat tagihan bulanan masyarakat bengkak.