Mayoritas mata uang yang terkoreksi hari ini merupakan mata uang negara yang memiliki ketergantungan terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah. Seperti peso Filipina, baht Thailand, dan rupee India.
Pasar agaknya mulai memberlakukan seleksi di emerging markets berdasarkan daya tahannya terhadap guncangan energi. negara dengan surplus transaksi berjalan besar seperti Singapura relatif lebih resilien dan diburu investor sebagai safe haven. Sementara negara dengan ketergantungan impor energi tinggi tertekan lebih dalam.
Dalam konteks ini, rupiah sepertinya berada di tengah-tengah. Memang tidak sekuat mata uang safe haven regional, tapi juga tidak se-rentan negara dengan potensi terkena inflasi akibat lonjakan harga minyak.
Tekanan Fiskal
Bagi rupiah, penurunan harga minyak di bawah US$100 per barel memang memberikan sedikit ruang rebound, tapi belum cukup kuat untuk menghapus premi risiko yang terbentuk sejak konflik terjadi di awal bulan ini.
Di tengah kekhawatiran fiskal dengan lonjakan harga minyak di atas asumsi dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Indonesia berencana melakukan efisiensi.
Pemerintah akan mengurangi pengeluaran yang bersifat operasional di kementerian dan lembaga. Sejumlah pos yang berpotensi dipangkas antara lain belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, serta pengadaan peralatan.
Demi penghematan tersebut, tiap kementerian dan lembaga diminta untuk meninjau kembali program untuk efisiensi tanpa menganggu pelayanan publik. "K/L diminta menghitung berapa yang bisa diefisienkan. Angkanya belum final karena yang memutuskan Bapak Presiden," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada pekan lalu, sehari sebelum pasar keuangan domestik libur panjang.
Melansir Bloomberg News, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berhitung langkah efisiensi di kementerian dan lembaga dapat memangkas anggaran sebesar Rp80 triliun. Dia juga mengatakan kepada Bloomberg pada Rabu (25/3/2026), bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengusulkan pengurangan frekuensi distribusi yang berpotensi menghemat setidaknya Rp40 triliun.
Meski keputusan ini belum final, dalam laporan Bloomberg menyebut pejabat BGN rencananya akan mengajukan usulan ini kepada presiden meski beberapa waktu lalu presiden menyatakan tidak akan memangkas anggaran Program Prioritas, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.
(dsp)
