Hasil jajak pendapat ini mencerminkan keengganan publik terhadap keterlibatan militer dalam perang. Berdasarkan konstitusi pasifis Jepang, negara tersebut melepaskan hak untuk berperang, namun tetap mempertahankan hak membela diri jika eksistensi negara terancam. Hingga saat ini, pemerintah Jepang menyatakan bahwa perang di Iran belum masuk dalam kategori ancaman eksistensi tersebut.
"Teknologi penyapu ranjau Jepang adalah yang terbaik di dunia," ujar Motegi saat ditanya mengenai pengiriman kapal ke Timur Tengah dalam program Fuji Television, Minggu (22/3). "Kami bisa mempertimbangkan hal itu jika sudah terjadi gencatan senjata dan keberadaan ranjau menjadi hambatan."
Menanggapi pernyataan Motegi, Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menegaskan pada Senin (23/3) bahwa saat ini Jepang belum memiliki langkah spesifik yang direncanakan. Ia juga menyatakan bahwa dalam pertemuan puncak antar-pemimpin sebelumnya, Jepang tidak membuat komitmen khusus terkait upaya menjamin keselamatan navigasi maritim di kawasan tersebut.
"Jepang akan terus berkomunikasi dengan negara-negara terkait, mengkaji situasi saat ini dengan cermat, dan mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan," kata Kihara dalam konferensi pers rutin.
Sebagai catatan, Jepang pernah mengirimkan kapal penyapu ranjau ke Timur Tengah sebelumnya. Pengerahan militer luar negeri pertama Jepang pasca-Perang Dunia II adalah pengiriman enam kapal penyapu ranjau ke Teluk Persia pada April 1991, sebulan setelah AS menyelesaikan Operasi Badai Gurun.
Motegi juga menegaskan bahwa Jepang tidak mempertimbangkan negosiasi sepihak dengan Iran untuk mengamankan jalur kapal-kapalnya, menyusul laporan bahwa Teheran siap memberikan akses khusus. Ia menyebutkan sekitar 45 kapal yang terkait dengan Jepang masih terdampak di selat tersebut. Pemerintah, lanjutnya, akan bertanggung jawab penuh atas keselamatan mereka.
Pernyataan ini muncul setelah Kyodo News melaporkan pada Sabtu lalu bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengindikasikan kesiapan Teheran untuk mengizinkan kapal terkait Jepang melintasi jalur air tersebut. Namun, Motegi menyatakan bahwa isu mengenai "perlakuan khusus" bagi Jepang tidak dibahas dalam panggilan telepon terakhir mereka.
(bbn)
