Logo Bloomberg Technoz

APINDO Sebut Tak Semua Karyawan Bisa WFH Sesuai Usul Pemerintah

Dovana Hasiana
20 March 2026 15:45

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam acara Bloomberg Technoz Ecofest di Jakarta, Rabu (27/9/2023). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam acara Bloomberg Technoz Ecofest di Jakarta, Rabu (27/9/2023). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani buka suara soal rencana pemerintah memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta setelah libur panjang Lebaran.

Jika wacana ini nantinya diterapkan, kata Shinta, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor. Menurutnya, banyak sektor riil yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik. Misalnya, manufaktur, logistik, dan perdagangan. 

“Begitupun ada sektor-sektor yang mungkin lebih fleksibel untuk menerapkan bekerja dari rumah atau work from home [WFH], seperti misalnya sektor teknologi informasi hingga profesi kreatif,” ujar Shinta saat dihubungi, Jumat (20/3/2026). 


Selain dilihat per sektor, lanjutnya, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak. Shinta mengatakan dunia usaha memandang bahwa pengaturan pola kerja seperti ini sebaiknya diserahkan pada desain dan kebijakan internal masing-masing perusahaan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektornya.

Jika wacana kebijakan ini akan dipertimbangkan lebih lanjut, dunia usaha memandang penting adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi dengan para pelaku usaha. Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak.