Lebih lanjut, Moshe turut meminta pemerintah untuk memitigasi risiko terjadinya gangguan distribusi di dalam negeri jika pengetatan pasokan di pasar global terjadi.
Moshe berpendapat jika kondisi tersebut terjadi, pasokan BBM di daerah berpotensi terganggu, sebab proses distribusi yang dilakukan bakal berpusat di daerah perkotaan seperti Pulau Jawa.
“Walaupun suplai misalkan di Jawa aman, tetapi kan di daerah-daerah ini loh yang bisa jadi risiko. Kenapa? Karena memang kalau untuk distribusi selalu memprioritaskan ekonomi terbesar. Kalau ekonomi yang terbesar ada Jawa, ujung-ujungnya nanti di daerah ini bisa kena imbas,” ungkap dia.
Penyimpanan Minyak
Ihwal pembangunan storage minyak yang dicanangkan pemerintah untuk menambah umur pasokan minyak mentah, Moshe memandang pembangunan fasilitas penyimpanan minyak tersebut paling cepat rampung dalam waktu 3 tahun.
Tidak hanya itu, kata Moshe, pemerintah juga harus menyiapkan fasilitas penunjang storage seperti infrastruktur pelabuhan khusus atau jetty untuk bongkar muat kapal tanker.
Sekadar informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah mengkaji langkah mitigasi kenaikan harga dan pengetatan pasokan minyak dunia, salah satunya dengan mempercepat peningkatan campuran bahan bakar nabati.
Bahlil mengaku sedang mempertimbangkan untuk mendorong percepatan implementasi mandatori biodiesel B50 dan mandatori bensin dengan campuran etanol 20% atau bioetanol E20.
“Mungkin kita akan mendorong untuk mempercepat B50 sebagai salah satu alternatif. Kemudian kita akan mempercepat penerapan E20. Karena kalau harga minyak fosil bisa melampaui US$100/barel, maka akan lebih murah jika kita melakukan blending,” kata Bahlil kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (9/3/2026).
Di sisi lain, sejumlah negara sudah mulai menerapkan pengetatan konsumsi BBM hingga melakukan kebijakan untuk melindungi pasokan bahan bakar domestik.
Salah satu contohnya Vietnam, yang bakal menghapus tarif impor BBM dan mempermudah perusahaan raksasa negara PetroVietnam untuk membeli dan menjual minyak mentah dan produk minyak, seiring dengan meluasnya perang di Timur Tengah yang meningkatkan kekhawatiran akan keamanan energi.
Selain itu, Myanmar memberlakukan pembatasan kendaraan pribadi, menyusul gangguan pada jalur perdagangan migas di Timur Tengah.
Menanggapi itu, Bahlil menyatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan kondisi masing-masing negara. Adapun Indonesia, kata dia, bakal segera memperketat efisiensi anggaran dan memanfaatkan sumber energi alternatif.
“Kita lagi melakukan exercise. Apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung dari kondisi masing-masing negara. Kita juga akan melihat seberapa penting dan langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan efisiensi,” ujar Bahlil.
“Efisiensi itu adalah penyelamatan terhadap keuangan negara dan juga optimalisasi terhadap seluruh energi yang kita punya,” tegasnya.
Sekadar catatan, berdasarkan data Kementerian ESDM status cadangan BBM nasional tercatat tahan selama 23 hari, masih di bawah standar Badan Energi Nasional atau International Energy Agency (IEA) yakni 90 hari cadangan minyak mentah atau produk BBM.
Kementerian ESDM menegaskan kapasitas cadangan minyak mentah Indonesia saat ini hanya cukup untuk 25 hari, dengan begitu pemerintah berencana membangun tangki penyimpanan minyak mentah tambahan untuk meningkatkan stok BBM nasional.
(azr/wdh)
