“Tadi K/L besar diminta menghitung berapa yang bisa diefisienkan. Angkanya belum final karena yang nanti memutuskan adalah Bapak Presiden,” tutur dia.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menepis kabar ihwal pemerintah akan memperlebar defisit APBN atau menerbitkan Perppu untuk mengatasi tekanan fiskal.
Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah batas maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Perlunya disiplin fiskal agar defisit tidak meningkat. Bahkan kondisi idealnya adalah balance budget,” ujarnya.
Dia menjelaskan opsi pelebaran defisit melalui instrumen Perppu merupakan skenario terburuk (worst-case scenario) apabila krisis geopolitik global berlangsung lebih lama dari perkiraan.
"Terkait dengan skenario, itu adalah skenario saat kita krisis. Nah, langkah yang diambil per hari ini adalah memotong anggaran supaya kita tidak lewat dari 3%," ungkap Airlangga.
Dia menjelaskan bahwa rentetan skenario pelebaran defisit yang dipaparkannya akhir pekan lalu disusun berdasarkan asumsi durasi konflik bersenjata global yang relatif panjang, yaitu mulai dari 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan atau sampai akhir tahun anggaran yakni Desember 2026.
Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa eskalasi perang antara Israel-AS dengan Iran saat ini baru memasuki minggu kedua. Sehingga pemerintah belum putuskan untuk melakukan pelebaran defisit.
Selama durasi perang belum menyentuh level kritis lima bulan, dia menegaskan kerangka APBN akan tetap dipertahankan pada batas maksimal defisit 3% lewat intervensi pemotongan belanja.
"Jadi karena ini masih sifatnya dinamis, seperti pada saat Covid-19, kita juga mengevaluasi secara dinamis, memonitor setiap bulan seperti apa. Size-nya juga bergerak. Kita kan belajar bahwa dalam situasi dinamis, kita tidak bisa membuat sesuatu menjadi statis, karena pada saat kita mengambil sesuatu menjadi statis, kita menjadi salah," jelas dia.
Pantau Situasi
Airlangga menambahkan, kebutuhan efisiensi anggaran juga akan sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia. Meski demikian, kenaikan harga komoditas tertentu juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara.
“Kalau harga minyak naik, memang ada tekanan dari sisi belanja, tetapi ada juga tambahan pendapatan dari komoditas seperti minyak, batu bara, nikel, bahkan kelapa sawit,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global secara dinamis sebelum mengambil keputusan kebijakan fiskal yang lebih jauh.
“Kami belajar dari pengalaman saat pandemi Covid-19, kebijakan harus dievaluasi secara dinamis dan dimonitor setiap bulan karena situasinya terus bergerak,” pungkas Airlangga.
Wacana Penerbitan Perppu
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna Kabinet Merah Putih, Airlangga memaparkan tiga skenario kondisi ekonomi Indonesia jika harga minyak dunia melonjak akibat konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Dalam paparan tersebut, Airlangga bahkan membuka peluang penerbitan Perppu untuk mengubah rasio defisit anggaran terhadap PDB melewati batas 3%, seperti diamanatkan dalam Undang-undang Keuangan Negara.
"Kita pernah melakukan Perppu, ada beberapa faktor yang perlu mungkin masuk di dalam Perppu yang sedang kita persiapkan. Soal timing itu tentu keputusan politik pak presiden, tapi keputusan Perppu saat Covid-19 pernah kami siapkan," ujar Airlangga.
Dalam laporannya, Airlangga memaparkan tiga skenario kondisi makroekonomi Indonesia di tengah dampak potensi kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik yang berlangsung di Timur Tengah.
"Dengan berbagai skenario ini, defisit 3% sulit dipertahankan, kecuali mau memotong belanja dan pertumbuhan. Ini berbagai skenario yang perlu kita rapatkan secara terbatas," kata Airlangga.
Berikut ketiga skenario yang disiapkan pemerintah:
Skenario I
Dengan adanya asumsi terjadi perang AS-Israel dan Iran selama 5 bulan, kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia atau ICP bisa melonjak ke level US$86 per barel, dari asumsi saat ini US$70 per barel. Kemudian, kurs rupiah bisa melonjak menjadi Rp17.000/US$ dari level saat ini, Rp16.500/US$. Pertumbuhan ekonomi melambat ke level 5,3% dari target awal 5,4%. Yield SBN 6,9% dengan asumsi defisit APBN 3,18%.
Skenario II
Dengan adanya asumsi terjadi perang AS-Israel dan Iran selama 6 bulan, kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia atau ICP bisa melonjak ke level US$97 per barel, dari asumsi saat ini US$70 per barel. Kemudian, kurs rupiah bisa melonjak menjadi Rp17.300/US$ dari level saat ini, Rp16.500/US$. Pertumbuhan ekonomi melambat ke level 5,23% dari target awal 5,4%. Yield SBN 7,2% dengan asumsi defisit APBN 3,53%.
Skenario III
Dengan adanya asumsi terjadi perang AS-Israel dan Iran selama 10 bulan, kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia atau ICP bisa melonjak ke level US$115 per barel, dari asumsi saat ini US$70 per barel. Kemudian, kurs rupiah bisa melonjak menjadi Rp17.500/US$ dari level saat ini, Rp16.500/US$. Pertumbuhan ekonomi melambat ke level 5,2% dari target awal 5,4%. Yield SBN 7,2% dengan asumsi defisit APBN 4,06%.
Secara garis besar, ketiga skenario ini memperkirakan bahwa harga minyak mentah akan melonjak ke level US$90 per barel jika perang terjadi selama 5 bulan. Kemudian, harga minyak bisa menembus level US$107 per barel jika perang terjadi selama 6 bulan. Terakhir, harga minyak bahkan bisa melewati angka US$130 per barel jika terjadi selama 10 bulan, dengan level akhir US$125 per barel pada Desember mendatang.
(lav)
