Tuntutan tersebut menempatkan Korea Selatan—sekutu AS yang menampung 28.500 tentara Amerika—dalam posisi yang canggung karena Seoul berusaha menghindari kemarahan Trump sambil menjaga militernya tidak terlibat dalam konflik Timur Tengah pada saat tetangganya yang bersenjata nuklir, Korea Utara, meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea dengan serangkaian uji coba rudal.
Seorang pejabat di kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan kepada Bloomberg News pada Senin (16/3/2026) bahwa belum ada permintaan resmi dari AS mengenai pengiriman kapal.
"Keamanan rute maritim internasional dan kebebasan navigasi merupakan kepentingan semua negara dan dilindungi oleh hukum internasional," kata kementerian tersebut. "Kami berharap jaringan logistik maritim global dapat kembali normal secepatnya."
Ketika Trump mengajukan tuntutan serupa pada 2020, mendesak sekutu bergabung dengan patroli angkatan laut AS di Selat Hormuz, Korea Selatan untuk sementara memperluas patroli anti-pembajakan oleh unit angkatan laut Cheonghae di dekatnya. Seoul menjelaskan pada saat itu bahwa misinya independen dari operasi yang dipimpin AS di wilayah tersebut.
Unit Cheonghae, yang terdiri dari sekitar 260 personel, mencakup kapal perusak, helikopter, dan tiga kapal cepat, menurut laporan buku putih pertahanan terbaru. Unit ini ditempatkan di Teluk Aden sejak 2009 untuk operasi anti-pembajakan dan digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk membantu mengevakuasi warga Korea Selatan dari Libya dan Yaman.
Tuntutan Trump muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas pemindahan sebagian aset militer AS di kawasan tersebut ke Timur Tengah. Dalam rapat kabinet pekan lalu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengonfirmasi bahwa AS mungkin perlu memindahkan aset pertahanan udara ke Timur Tengah meski Seoul menentang tindakan tersebut.
Setiap keputusan untuk mengirim kapal perang Korea Selatan mungkin memerlukan persetujuan parlemen. Partai oposisi, People Power Party (PPP) menyatakan keberatan, menyebutnya sebagai masalah "serius" yang dapat menempatkan pasukannya di wilayah dengan "kemungkinan tinggi terjadi intervensi tempur."
"Pemerintah tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak atau mengabaikan prosedur konstitusional terkait hal-hal yang menyangkut nyawa dan keselamatan prajurit kita," kata Song Eon-seok, pemimpin fraksi PPP, dalam rapat partai pada Senin.
(bbn)
