"Itu kita kejar, cari [setoran negara dari pengenaan bea keluar batu bara] Rp25 triliun dari situ,” kata Purbaya ketika ditemui Bloomberg Technoz di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026), malam.
Dia juga sempat menuturkan soal usulan tarif BK batu bara diberlakukan berjenjang mulai 5%, 8%, hingga 11%.
Dalam kesempatan terpisah, Febrio Nathan Kacaribu, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu menjelaskan harga komoditas batu bara saat ini sedang melonjak.
Mengamati hal itu, pemerintah mempertimbangkan urgensi kebijakan tersebut, dan lebih memilih untuk memanfaatkan kondisi ini guna mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai saluran. Misalnya, melalui pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Kalau ada gejolak harga minyak global naik, harga komoditas lain juga biasanya ikut naik. Harga Batu Bara misalnya sudah ditunjukkan oleh Pak Menteri tumbuh year to date (periode tahun berjalan) itu 28%," kata Febrio dikutip Jumat (13/3/2026).
"Jadi memang menjadi ada concern dari pemerintah dan urgensi untuk kita bisa melihat bagaimana selalu juga bisa memanfaatkan ya kalau dari sisi kenaikan harga tentunya penerimaan negara juga harus ikut naik," papar Febrio.
Saat ini, lanjut dia, pemerintah masih terus melakukan finalisasi terhadap kebijakan bea keluar batu bara.
"Beberapa pembahasan masih terus berlanjut, nantik akan kami umumkan untuk persisnya seperti apa. Kami harapkan juga akan berkontribusi bagi penerimaan negara, khususnya ketika harga juga sedang meningkat," ujar Febrio.
(lav)
