Luky menegaskan pemerintah hingga saat ini akan terus mewaspadai dan mencermati perkembangan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah terhadap dampak perekonomian Indonesia.
“Kami nanti akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebutuhan dan juga timing yang tepat,” imbuhnya.
Senada, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah akan terus mewaspadai dan memantau dinamika harga minyak imbas perang Timur Tengah.
Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia tidak akan langsung mengubah postur APBN karena pemerintah mencermati harga komoditas andalan RI yakni batu baru yang juga terdampak karena perang tersebut.
“Kalau harga minyaknya naik kita tanya juga, oh harga batu baranya naik berapa? Harga CPO-nya naik berapa? Sehingga kebutuhan kita untuk menjaga shock absorbernya, masyarakat dampaknya tidak terlalu besar,” ujar Febrio.
“Itu butuhnya berapa? Itu sudah kita lakukan bertahun-tahun. Jadi ini bukan sesuatu yang one dimensional. Banyak yang akan kita siapkan dan pengelolaan APBN itu sangat-sangat fleksibel.”
Sebagai informasi, di awal pekan ini harga West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April melonjak 19% menjadi US$107,82 per barel. Secara mingguan, kontrak berjangka minyak bahkan mencatat reli hingga 36% pada pekan lalu, atau menjadi kenaikan terbesar dalam sejarah.
Meski sempat mencatatkan penurunan, namun harga minyak Brent kembali terapresiasi 2,44% menjadi US$89,94 per barel.
Sementara itu, belanja negara hingga 28 Februari 2026 telah mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9% (yoy). Belanja ini berasal dari belanja pemerintah pusat yakni Rp 346,1 triliun, serta transfer ke daerah Rp 147,7 triliun. Dengan kondisi tersebut, APBN mengalami defisit 0,53% pada Februari 2026.
(lav)
