Tauhid mengatakan, potensi defisit tersebut bahkan muncul sebelum memperhitungkan kewajiban pembelian komoditas yang berasal dari AS, yang menjadi bagian dari kesepakatan dagang kedua negara.
Pembelian itu antara lain meliputi komitmen pembelian pesawat senilai US$13,5 miliar; impor migas US$15 miliar; produk pertanian senilai US$4,5 miliar, hingga impoe sejumlah komoditas pangan ribuan metrik ton lainnya seperti jagung, daging sapi, hingga kedelai.
Dalam situasi tersebut, tekanan terhadap perdagangan Indonesia bisa semakin besar karena produk impor berpotensi masuk lebih mudah ke pasar domestik, sementara ekspor Indonesia menghadapi persaingan ketat di pasar global.
"Walaupun kita diberikan sekitar 1.819 pos tarif dengan tarif nol persen, itu belum tentu bisa dimanfaatkan sepenuhnya karena negara lain juga mendapat fasilitas yang sama dan bisa saja memiliki daya saing yang lebih kuat dari kita,” tutur dia.
"Problemnya adalah industri kita akan semakin sulit masuk ke pasar, sementara produk impor semakin mudah masuk. Dalam kondisi seperti itu risiko deindustrialisasi menjadi semakin besar."
Tauhid mengatakan, hasil analisis tersebut juga menunjukkan potensi timbulnya dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Dia memperkirakan ekonomi Indonesia akan minus 0,41%.
Sementara itu, perekonomian AS justru berpotensi mengalami kenaikan hingga 6,54%.
"Jadi, secara umum AS akan dapat manfaat yang jauh lebih besar dan banyak dengan posisi yang tidak setara dengan kita," kata dia.
"Pemerintah, DPR dan berbagai pihak secara kolaboratif menunda, bahkan menolak klausul-klausul ART yang merugikan Indonesia dan mendorong perubahan ART tersebut agar posisinya setara dengan AS."
(ibn)
