Hingga saat ini, BGN mencatat terdapat 49 SPPG yang operasionalnya ditangguhkan sementara waktu. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap kepatuhan pada prosedur operasional, standar higienitas, serta keamanan pangan.
“Total SPPG yang saat ini kami suspend sebanyak 49 unit. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan dan pengawasan yang terus kami lakukan,” ujarnya.
Dari jumlah tersebut, empat SPPG telah diizinkan kembali beroperasi setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan. Keempatnya berada di Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Papua.
“Dari yang kami suspend, ada empat SPPG yang sudah kami izinkan beroperasi kembali karena telah memenuhi seluruh perbaikan yang kami minta,” sambung Dadan.
Ia menjelaskan, penghentian sementara dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek operasional, kualitas bahan baku, maupun prosedur keamanan pangan.
Selama masa suspend, pengelola SPPG diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum kembali melayani penerima manfaat.
BGN memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG akan terus diperketat guna menekan potensi insiden serta menjaga kepercayaan publik terhadap program pemenuhan gizi nasional tersebut.
(rtd)
