Sangat Dirugikan
Lebih lanjut, Moshe menilai Indonesia sangat dirugikan dengan kesepakatan dagang berupa pembelian komoditas energi dari AS tersebut.
Penyebabnya, harga komoditas migas dan produk kilang dari AS diprediksi lebih mahal dibandingkan dengan impor yang selama ini dilakukan dari Timur Tengah maupun Afrika.
Selain itu, dia juga kembali menyoroti belum adanya kesepakatan harga dan volume impor dari pembelian komoditas senilai US$15 miliar itu.
Dia mengatakan Indonesia akan sangat dirugikan jika nantinya harga komoditas melejit, sebab volume komoditas yang didapatkan akan menurun.
“Kita dikunci, harus beli dari perusahaan Amerika atau [langsung] dari Amerika, dengan harga yang belum tentu juga. Ini kan kayak kita ngasih cek kosong. Terserah mau harga berapa, terus gimana kita? Kalau kita, 'oh enggak bisa, harganya tinggi', ya tetap harus beli [karena] sudah janji,” ungkap Moshe.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya memastikan pemerintah bakal mengurangi porsi impor komoditas migas dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika gegara mengimpor komoditas migas senilai US$15 miliar dari AS.
Bahlil menegaskan masih mengkaji besaran impor migas yang bakal dialihkan dari tiga benua tersebut, tetapi dia memastikan akan memangkas impor migas paling besar dari Asia Tenggara, yang dalam hal ini Singapura.
Bahlil juga memastikan volume impor LPG, minyak mentah, dan bensin yang dilakukan Indonesia tetap dalam besaran yang sama atau tidak mengalami peningkatan.
Sekadar catatan, Pemerintah Indonesia dan AS resmi menandatangani poin-poin kesepakatan perjanjian tarif resiprokal, salah satu poinnya memuat kepastian pembelian komoditas energi dari AS senilai total US$15 miliar atau setara Rp253,4 triliun (kurs Rp16.894).
Dalam dokumen yang dirilis Gedung Putih, Indonesia diwajibkan mendukung dan memfasilitasi pembelian LPG senilai US$3,5 miliar atau setara Rp59,13 triliun.
Selain itu, Indonesia juga akan mengimpor minyak mentah atau crude oil dari Negeri Elang Bondol dengan nilai US$4,5 miliar atau setara Rp76,02 triliun.
Terakhir, Indonesia juga harus mengimpor bahan bakar minyak (BBM) atau bensin olahan senilai US$7 miliar atau setara Rp118,26 triliun.
Dalam hal ini, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga sudah meneken nota kesepahaman dan confirmation letter kontrak pembelian LPG dan minyak mentah dengan 2 perusahaan AS.
Pertamina Patra Niaga menyepakati kerangka kerja sama komersial terkait penyediaan light crude untuk kebutuhan kilang Pertamina Patra Niaga, termasuk potensi pasokan dari AS maupun portofolio global Hartree Partners LP.
Pertamina Patra Niaga juga menandatangani confirmation letter dengan Phillips 66 sebagai penegasan pelaksanaan kontrak pasokan LPG untuk periode sepanjang 2026. Total volume kontrak mencapai sekitar 2,2 juta metrik ton.
Sebelum itu, Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah meneken nota kesepahaman pengadaan feedstock minyak dan kilang masing-masing dengan ExxonMobil Corp, KDT Global Resource LLC, serta Chevron Corp.
Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume impor minyak mentah kode HS 27090010 sepanjang 2025 mencapai 15,99 juta ton, naik dari realisasi sepanjang 2024 sebanyak 15,27 juta ton.
Pada 2023, impor minyak mentah tercatat cukup tinggi mencapai 17,03 juta ton. Sementara itu, pada 2022, impor minyak mentah yang dilakukan Indonesia sekitar 14,12 juta ton. Lalu, pada 2021 impor minyak mentah tercatat cukup melandai sejumlah 12,10 juta ton.
(azr/wdh)
