Bloomberg Technoz, Jakarta - LHKPN kembali menjadi sorotan publik sebagai instrumen utama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pejabat negara. Laporan ini memungkinkan masyarakat mengetahui jumlah, jenis, hingga perubahan kekayaan penyelenggara negara dari waktu ke waktu.

Melalui sistem daring yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, data kekayaan pejabat kini dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat luas. Akses terbuka ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pengawasan publik.

Apa Itu LHKPN

Definisi dan Tujuan

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan wajib yang harus disampaikan pejabat negara kepada KPK. Kewajiban ini bertujuan mencegah praktik korupsi serta mendorong integritas pejabat publik.

Selain itu, LHKPN juga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi kekayaan tidak wajar. Transparansi ini menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

Siapa Saja yang Wajib Melapor

Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN mencakup Presiden dan Wakil Presiden. Kewajiban ini juga berlaku bagi menteri, anggota DPR, DPD, dan DPRD.