Ia beralasan bahwa negara yang mata uangnya dipakai secara global (seperti dolar AS) punya keuntungan karena mata uang mereka banyak diminati dunia. Jadi dampak seperti inflasi atau risiko keuangan bisa lebih tersebar. Sementara Indonesia tidak punya posisi itu karena rupiah bukan mata uang global, sehingga risikonya lebih besar jika kebijakan serupa diterapkan.
Terlebih, Yanuar menilai, masuknya Thomas bisa membuat kebijakan moneter dan fiskal semakin sejalan dengan kebutuhan anggaran pemerintah. Sehingga di tengah tekanan pembiayaan—seperti pembayaran utang jatuh tempo, bunga utang, dan kebutuhan ekspansi fiskal—maka peran BI untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) berpeluang kembali diperbesar.
"Jadi kalau menurut saya, ya perubahan yang ada, [karena] situasi tekanan politik mungkin ya dan juga tekanan psikologis dari Gubernur BI, ya formatnya akan berubah. Artinya BI akan cenderung lebih kompromistis terhadap apa yang diinginkan pemerintah," ucap Yanuar.
Meski demikian, ia mengingatkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi tetap harus diperhitungkan, terutama terkait likuiditas pasar, nilai tukar, dan kredibilitas kebijakan moneter. Ia menekankan, keseimbangan antara stabilitas moneter dan kebutuhan fiskal menjadi kunci agar dinamika kebijakan tidak menimbulkan tekanan jangka panjang pada perekonomian.
Sebagai catatan saja, siang ini tengah berlangsung konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) periode Februari 2026 akan menjadi debut perdana Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai Deputi Gubernur BI.
(wep)
