Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai dinamika di Bank Indonesia (BI) berpotensi berubah seiring masuknya mantan Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur.

Menurut ekonom senior Bright Institute, Yanuar Rizky, ada kecenderungan arah kebijakan yang lebih kompromistis terhadap kebutuhan pembiayaan pemerintah. Perubahan tersebut juga tidak lepas dari kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang dinilai membuka ruang perubahan konfigurasi kepemimpinan di otoritas keuangan, termasuk BI.

Namun yang lebih penting adalah arah pemikiran ekonomi di lingkaran kebijakan saat ini. Yanuar menilai Presiden Prabowo Subianto terpengaruh pendekatan yang memberi ruang lebih besar pada bank sentral untuk mendukung defisit fiskal.

"Saya melihat, kelihatannya Presiden ini banyak di-influence orang yang menganut teori cetak uang. Jadi, artinya bahwa kalau misalnya negara itu butuh defisit fiskal, ya defisit saja. Nanti dicetak uang oleh Bank Sentral," kata Yanuar ketika dihubungi oleh Bloomberg Technoz, Kamis (19/2/2026).

Ia mengaitkan hal itu dengan teori Modern Monetary Theory (MMT), yaitu gagasan bahwa pemerintah bisa membiayai kebutuhan anggaran dengan mencetak uang atau memperluas likuiditas. Namun, Yanuar menilai cara ini tidak sepenuhnya cocok untuk negara berkembang seperti Indonesia.