Sebelumnya, BPI Danantara melempar wacana KK Agincourt di tambang emas Martabe bakal diambil alih Danantara.
Saat itu, Dony mengatakan, pemerintah membentuk badan usaha baru yang khusus mengelola logam tanah jarang (LTJ) yakni Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas. Perusahaan pelat merah baru ini, kata Dony, bakal mengelola Martabe.
“[Tambang Martabe ke] Perminas. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk. Jadi memang ini perusahaan yang baru dibentuk,” kata Dony di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
“Pertimbangan [pengalihan] tentu karena bisnisnya. Kan pemerintah bisnisnya di Danantara,” jelasnya.
Ditinjau Ulang
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kementeriannya telah meminta arahan dari Presiden Prabowo Subianto ihwal peninjauan ulang rencana pencabutan konsesi tambang afiliasi bisnis Grup Astra tersebut.
“Saya sudah melakukan diskusi dan sudah meminta arahan dari Bapak Presiden, dan kita sekarang lagi melakukan kajian,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Kajian ulang itu, kata Bahlil, berkaitan dengan upaya untuk mengukur pelanggaran yang dilakukan Agincourt terhadap aspek lingkungan dan pengelolaan tambang di area konsensi tersebut.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sebelumnya menuding Agincourt ikut andil dalam memperburuk dampak Siklon Senyar di Sumatra Utara, November Tahun lalu.
Alasannya, operasional tambang emas Martabe dianggap membuat air yang masuk ke tanah menjadi tidak optimal yang memperparah banjir di kawasan itu.
Hasil audit tersebut menjadi bagian rekomendasi Satgas PKH untuk mencabut KK Agincourt di tambang emas Martabe.
“Kalau memang tidak ditemukan adanya sebuah pelanggaran yang berat maka penting untuk kita juga membijaksanai dengan cara yang baik jadi sekarang kita lagi melakukan pendalaman,” kata Bahlil.
Sekadar informasi, 95% saham PTAR tercatat dimiliki oleh PT Danusa Tambang Nusantara yang merupakan anak perusahaan PT Pamapersada Nusantara (Pama) dan PT United Tractors Tbk (UNTR).
Konstruksi tambang tersebut dimulai sejak 2008 dan produksi dimulai pada 2012. Total area konsesi yang mencakup tambang emas Martabe tercantum dalam Kontrak Karya (KK) 30 tahun generasi keenam antara PTAR dan pemerintah.
Luas awal yang ditetapkan pada 1997 tercatat selebar 6.560 km persegi (km2), tetapi dengan beberapa pelepasan kini menjadi 130.252 hektare (ha) yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal.
Area operasional tambang emas Martabe dalam konsesi tersebut terletak di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas area 509 ha per Januari 2022.
(naw)
