Dia memandang kebijakan tersebut bakal efektif menjaga keberlanjutan cadangan bijih di Indonesia, dengan catatan data yang dimiliki setiap kementerian/lembaga (K/L) harus dalam keadaan sinkron.
“Supaya apa? Terakomodir nih cita-cita pemerintah tadi. Kita produksi secukupnya, industri kita juga apa bahan bakunya juga dipenuhi, industri juga bisa jalan, lapangan kerja juga bisa jalan,” ujar Stevanus.
Huayou memiliki beberapa proyek smelter nikel di Indonesia, khususnya yang berbasis high pressure acid leach (HPAL). Perusahaan juga diketahui bermitra PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) dan Ford di salah satu proyek smelter.
Mengutip laman resmi perusahaan, proyek smelter nikel Huayou di Indonesia mencakup Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) di Sulawesi Tenggara, Huaye HPAL Project di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Huafei HPAL Project di Weda Bay, Huake RKEF Project di Weda Bay, KNI HPAL Project di Pomalaa, dan Sorowako Project di Sulawesi Selatan.
Sekadar catatan, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) memproyeksikan smelter domestik bakal kekurangan sekitar 100 juta ton bijih nikel selepas rencana pemerintah memangkas RKAB penambang.
Adapun, Kementerian ESDM akan memangkas target produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 menjadi 250 juta ton, merosot lebar dari target produksi 2026 sebanyak 379 juta ton.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah menerangkan kebutuhan bijih untuk smelter nikel pada 2026 diprediksi meningkat menjadi 340 juta ton sampai 350 juta ton.
Adapun, kapasitas produksi smelter domestik diperkirakan bergerak ke level 2,7 juta ton nikel kelas 1 dan kelas 2.
“Maka akan berpotensi kekurangan pasokan dari dalam negeri atau gap sekitar 100 juta ton bijih nikel,” kata Arif ketika dihubungi, Selasa (30/12/2025).
Di sisi lain, dia memprediksi, impor bijih nikel akan meningkat hingga 50 juta ton pada 2026 untuk menyeimbangkan kebutuhan smelter.
Arif menyebut, impor bijih nikel dari Filipina berpotensi menanjak jadi 30 juta ton pada 2026 dari 2026 sebesar 15 juta ton.
Arif menjelaskan impor bijih nikel yang meningkat berpotensi menekan bisnis smelter di Tanah Air gegara biaya yang lebih tinggi dan skala impor yang terbatas.
Selain itu, tidak seluruh bijih nikel dapat diimpor untuk diolah di fasilitas pengolahan dan peleburan nikel di Indonesia.
Dengan demikian, dia memandang kebijakan pemangkasan produksi bijih nikel pada 2026 berpotensi mengurangi kapasitas smelter hingga 15%—18%.
“Bijih impor sudah pasti lebih mahal, juga biaya transportasinya lebih jauh dan mahal,” tuturnya.
Arif menambahkan, pemangkasan produksi bijih nikel menjadi 250 juta ton pada tahun tak serta–merta mengurangi stok nikel di pasar global.
Alasannya, bijih nikel yang berasal dari impor akan menopang operasi smelter di Indonesia untuk tetap beroperasi.
(azr/wdh)
