Wahyutama lantas menyoroti kemungkinan terjadinya apa yang disebut sebagai silo komunikasi dalam organisasi pemerintahan, yakni ketika informasi hanya beredar di lingkaran tertentu tak tersampaikan secara utuh ke unit pemerintah lainnya.
Wahyutama mengutip pandangan Karen Sanders, profesor komunikasi pemerintahan asal Inggris, dimana menyebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap komunikasi pemerintah ditentukan oleh sejumlah aspek utama, antara lain transparansi, reliabilitas, dan akuntabilitas.
Menurut Sanders, disampaikan Wahytama, reliabilitas ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menyampaikan pesan secara akurat dan jelas. Sementara akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan pejabat publik untuk bertanggung jawab atas pesan yang mereka sampaikan, termasuk memastikan akurasi dan kredibilitas informasi tersebut.
"Jika hal-hal ini tidak terpenuhi, maka alih-alih membangun dan memelihara kepercayaan publik, komunikasi pemerintah justru bisa merusak reputasi pemerintah dan menggerus kepercayaan publik," ucap dia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklarifikasi terkait ernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang dinilai sebagai oposisi pemerintah.
Prasetyo mengatakan Prabowo bertemu dengan tokoh nasional seperti Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro yang berdiskusi mengenai masalah pemilihan umum (Pemilu). Selanjutnya, terdapat eks Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) Susno Duadji Yang berdiskusi mengenai masalah penegakan hukum.
Di sisi lain, Prasetyo memastikan tidak ada ketua umum partai politik yang hadir dalam pertemuan yang dilakukan di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, kemarin.
Prasetyo jkemudian memastikan tidak ada tokoh-tokoh yang dianggap oposisi dalam pertemuan kemarin. Prabowo terbuka untuk melakukan dialog, menerima masukan, dan menjelaskan program-program yang sudah dijalankan dalam masa pemerintahannya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menepis isu perombakan jajaran direksi Bank Himbara. Ia menekankan, tidak ada pembahasan maupun keputusan terkait pergantian direksi di Himbara hingga saat ini. Selain itu, Danantara sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara belum pernah mendiskusikan hal tersebut.
(prc/wep)
