“Seiring perincian kesepakatan difinalisasi oleh semua pihak yang terlibat, informasinya akan disampaikan sesuai waktunya,” tambah Kelly. Kedutaan Besar Denmark di Washington menolak memberikan komentar.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Trump di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Pada Rabu, ia mengumumkan adanya "kerangka kesepakatan di masa depan" terkait Greanland, setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di sela World Economic Forum di Davos, Swiss, meski tidak memaparkan detailnya.
“Kita semua akan bekerja bersama. Dan sebenarnya NATO juga akan terlibat bersama kami,” kata Trump kepada wartawan pada Kamis, ketika ditanya apakah kesepakatan tersebut memberi AS kepemilikan atas pulau itu.
“Kami akan melakukannya bersama-sama, sebagian di antaranya bersama NATO, yang memang seharusnya demikian,” ujar Trump dalam perjalanan pulang dari Davos. Ia menambahkan bahwa dalam “dua minggu” ke depan akan diketahui apakah pihak Denmark telah menyetujui hal tersebut.
Dalam wawancara dengan Fox Business pada Kamis sebelumnya, Trump mengatakan AS akan memiliki “akses militer penuh yang kami inginkan.”
“Kami akan bisa menempatkan apa pun yang kami perlukan di Greenland karena kami menginginkannya,” kata Trump. “Pada dasarnya ini adalah akses total, tidak ada akhir, tidak ada batas waktu.”
Kesepakatan final ini diharapkan dapat meredakan ketegangan diplomatik paling serius di tubuh aliansi transatlantik sejak berdirinya NATO. Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa kerangka kesepakatan yang diumumkan Trump mencakup penempatan rudal AS, hak penambangan untuk mencegah masuknya kepentingan China, serta penguatan kehadiran NATO di kawasan Arktik.
Sebagai imbalannya, Trump berjanji untuk tidak mengenakan tarif perdagangan terhadap negara-negara Eropa.
Langkah Trump ini akan membalikkan tren selama puluhan tahun di mana AS terus mengurangi kehadirannya di Greenland pasca-Perang Dingin. Dari semula memiliki 17 basis militer, kini AS hanya menyisakan satu pangkalan dengan sekitar 150 personel serta lebih dari 300 pekerja kontrak, banyak di antaranya warga Denmark atau Greenland.
Meski demikian, sejauh mana Denmark dan Greenland akan menyetujui perubahan tersebut masih belum jelas. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, mengatakan kepada wartawan menjelang pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels pada Kamis bahwa Denmark dan Greenland terbuka untuk “memperluas lebih lanjut” perjanjian pertahanan 1951 dengan AS, namun enggan merinci bentuknya.
“Hal ini tentu harus dilakukan dengan cara yang tepat dan saling menghormati, dan sekarang kita melihat apakah itu bisa dilakukan,” kata Frederiksen.
Bahasa dalam perjanjian yang ada sebenarnya sudah memberikan sedikit pembatasan bagi AS, dan selama bertahun-tahun Denmark serta Greenland justru mendorong peningkatan kehadiran militer Amerika di sana.
“Setiap kali kami meminta pertemuan untuk membahas sesuatu, selalu ada kesediaan untuk berdialog,” ujar Iris Ferguson, mantan wakil asisten menteri pertahanan AS untuk ketahanan Arktik dan global pada pemerintahan Biden. Ia menambahkan bahwa Greenland juga berkepentingan agar AS meningkatkan peran militernya karena kontrak-kontrak tersebut menopang perekonomian lokal.
(bbn)
