“Kalau untuk pribadinya Ibu Menteri bagus, untuk Kementerian Pariwisata sebagai bagian dari penunjukan kerja juga bagus. Tapi rakyatnya dapat apa?” tegasnya.
Ketua Komisi VII DPR juga menyoroti jumlah penghargaan yang dinilai terlalu banyak tanpa penjelasan memadai. “Ini ada 154 penghargaan. Saya ingin ini dijelaskan satu per satu, jenisnya apa saja yang diberikan dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan, penjelasan tersebut tidak bisa disampaikan secara tertulis dan perlu dibahas dalam forum rapat. Ia pun mengingatkan pentingnya rapat sebagai bagian dari tugas konstitusional.
“Bu Menteri kalau enggak mau rapat ya jangan jadi menteri. Kita juga kalau anggota DPR enggak mau rapat, ya jangan jadi anggota DPR. Itu konsekuensi tugas konstitusional,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua Komisi VII DPR mengaku masih menemukan sejumlah penghargaan yang bahkan sulit dipahami asal-usul dan substansinya. “Ada nama yang enggak bisa dibaca pun ada. Ini apa begitu? Jadi saya pikir apa manfaatnya dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan capaian penghargaan pariwisata Indonesia sepanjang 2025. “Pertama-tama, izinkan saya membawa kabar baik. Pariwisata Indonesia menorehkan 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional pada tahun 2025, meningkat jauh dibandingkan 2024 yang hanya 66 penghargaan,” kata Widiyanti.
Ia juga menyebut capaian tersebut terus berlanjut di tingkat global. “Baru-baru ini Bali dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor, mengukuhkan posisinya di jajaran destinasi elit dunia,” ujar Widiyanti.
(dec)
