Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji, Liliek Marhaendro Susilo, mengatakan pada musim haji 2026 pemerintah memperketat pemeriksaan kesehatan jemaah dengan kebijakan zero tolerance.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan hanya jemaah yang benar-benar memenuhi syarat kesehatan atau istithaah yang diberangkatkan ke Arab Saudi.
“Ini memang tahun ini kita ketatkan lagi, untuk pemeriksaan kesehatan yang zero tolerance sehingga harapannya adalah bahwa jemaah haji yang nanti akan berangkat benar-benar mereka yang punya kapasitas kesehatan untuk bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi,” kata Liliek dalam kesempatan yang sama.
Ia menjelaskan, otoritas Arab Saudi juga akan memperketat pengawasan kesehatan jemaah setibanya di Tanah Suci. Pemeriksaan dilakukan sejak kedatangan di Jeddah maupun Madinah.
“Manakala ada ketahuan jemaah kita yang sakit di sana kemudian didiagnosis ternyata penyakitnya masuk dalam kategori tidak istithaah, maka jemaah tersebut akan ditunda untuk tidak bisa masuk ke Tanah Haram,” ujarnya.
Liliek menambahkan, Kementerian Haji tahun ini juga menyiapkan perbekalan obat dan farmasi secara mandiri.
“Untuk persiapan perbekalan obat dan farmasi tahun ini langsung diadakan sendiri dari Kementerian Haji sudah kami rencanakan, sedangkan untuk vaksinnya tetap disediakan dari Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah untuk vaksin meningitisnya saat ini sudah tersedia,” katanya.
Terkait layanan kesehatan di Arab Saudi, pemerintah berencana mendirikan klinik kesehatan sesuai ketentuan otoritas setempat.
“Ada ketentuan dari Arab Saudi bahwa klinik selain KKH ini yang boleh kita dirikan adalah satu klinik untuk 5.000 jemaah,” kata Liliek.
Dengan asumsi jumlah jemaah sekitar 200.000 orang, pemerintah akan mendirikan sekitar 40 klinik di Mekkah. Klinik-klinik tersebut nantinya akan dioperasikan oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dan didukung tenaga kesehatan kloter.
Liliek mengatakan proses perizinan pendirian klinik masih berjalan, termasuk kewajiban merekrut mitra pengawas kesehatan sesuai persyaratan pemerintah Arab Saudi.
Ke depan, Liliek menegaskan Kementerian Haji akan memperkuat pembinaan kesehatan jemaah sejak jauh hari sebelum keberangkatan.
“Insya Allah setelah musim haji selesai, kami akan melakukan pembinaan kesehatan kepada jemaah haji yang akan berangkat tahun depan dan tahun depannya lagi, dua tahun sebelum keberangkatan didahului dengan pemeriksaan kesehatan,” katanya.
Pemeriksaan tersebut akan memanfaatkan fasilitas Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan aplikasi JKN Mobile, untuk memetakan kondisi kesehatan jemaah lebih dini. Menurut Liliek, langkah ini juga memungkinkan edukasi kepada keluarga apabila kondisi kesehatan jemaah tidak lagi memungkinkan sehingga porsi haji dapat dialihkan lebih awal.
(ell)
