Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa kawasan Meikarta masuk dalam opsi lokasi pembangunan rumah susun subsidi. Langkah tersebut sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperluas pembangunan rusun subsidi sepanjang tahun ini.
Maruarar menegaskan keterlibatan pengembang diperlukan agar program hunian subsidi dapat menjangkau lebih luas masyarakat. Ia juga meminta agar kawasan hunian tidak bersifat eksklusif dan tetap membuka akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menambahkan, rencana tersebut mendapat sambutan positif apabila dapat diwujudkan, termasuk melalui keterlibatan Lippo Group di proyek Meikarta, sebagaimana yang selama ini dikembangkan perusahaan tersebut.
Adapun proyek Meikarta sebelumnya terseret kasus suap pengurusan perizinan yang mencuat melalui operasi tangkap tangan KPK pada Oktober 2018. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah uang tunai dalam berbagai mata uang serta dua unit kendaraan.
Kasus tersebut berujung pada penetapan sembilan tersangka yang berasal dari unsur kepala daerah, pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta pihak swasta. Seluruhnya telah menjalani proses hukum dan divonis oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung.
Dalam pengembangan perkara, KPK kembali menetapkan dua tersangka tambahan, yakni Sekretaris Daerah Jawa Barat dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk.
(dhf)
