Selain itu, beberapa kesepakatan lain terkait dengan transportasi dan infrastruktur juga diteken oleh pemerintah Indonesia dan Inggris. Tujuannya adalah membuat infrastruktur transportasi berkelanjutan untuk menurunkan biaya logistik dan emisi karbon, mengurangi volume lalu lintas, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan bertindak sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
Proyek lain yang akan dikolaborasikan antara lain proyek Transite Oriented Development dan skema Land Value Capture (LVC). Pendekatan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sosial serta ekonomi dan pembentukan komunitas berkelanjutan di sekitar simpul transportasi, termasuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, pusat bisnis, permukiman, kawasan heritage, hingga pusat layanan kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, kerja sama juga mencakup kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pemerintah Inggris untuk memperkuat lingkungan regulasi dalam pelaksanaan proyek transportasi berskala besar. Fokus kerja sama ini meliputi peninjauan model bisnis potensial, penguatan tata kelola proyek, serta pelaksanaan studi infrastruktur yang kompleks.
Kedua negara juga menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kejelasan, konsistensi, dan efisiensi kerangka regulasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Upaya tersebut mencakup peningkatan transparansi proses persetujuan, standar penyiapan proyek, serta mekanisme alokasi risiko, guna memperkuat tata kelola, kepercayaan investor, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
(ell)
