“Dalam perkara suap izin proyek pembangunan Meikarta, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap unit rumah susun tersebut,” ujar Budi.
Sekadar informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan Meikarta akan dijadikan salah satu lokasi rusun subsidi. Hal tersebut dilakukan seiring rencana pemerintah memperbanyak pembangunan rusun subsidi pada tahun ini.
“Mohon doanya semua dari teman-teman pengembang, dari semua grup-grup saya berharap juga bisa mendukung program rumah susun subsidi di perumahan saudara. Kita tidak mau ada yang ekslusif, berikan juga keadilan bagi rakyat,” kata Ara beberapa hari lalu.
“Saya sangat bahagia kalau itu bisa dilakukan, sebagaimana Pak James [James Riady CEO Lippo Group] lakukan di Meikarta,” lanjut Ara.
Untuk diketahui, kasus suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 dan 15 Oktober 2018. Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan uang SGD90.000, Rp513 juta, 2 unit mobil.
Setelah itu, KPK menetapkan 9 orang sebagai tersangka dari unsur Kepala Daerah, Pejabat di Pemkab Bekasi dan pihak swasta. Sembilan orang tersangka tersebut telah divonis dari Pengadilan Tipikor pada PN bandung di Jawa Barat.
Dalam perkembangannya, KPK menjerat dua tersangka lainnya yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang.
(azr/frg)
