Pelaku pasar menilai defisit ini dapat mencoreng kredibilitas Indonesia, yang selama beberapa tahun terakhir berupaya meningkatkan rating di mata investor global.
“Kekhawatiran fiskal tetap ada di Indonesia, karena investor akan terus mengamati keberlanjutan fiskal di bawah menteri keuangan yang baru,” ujar Jeffrey Zhang, ahli strategi pasar negara berkembang di Credit Agricole CIB, seperti dikutip Bloomberg News.
Penyebab Defisit
Jika kita menganalogikan keuangan negara dengan keuangan rumah tangga, maka defisit ini seperti saat pendapatan sebuah keluarga tak lagi cukup untuk menutup kebutuhan bulanannya. Bayangkan, sebuah keluarga yang pengeluarannya selalu lebih besar daripada gaji bulanan.
Pada awalnya, mungkin utang digunakan untuk tujuan produktif, seperti modal usaha membuka kedai kopi, membuka toko buku, atau berdagang seperti membuka warung kelontong.
Namun, ketika defisit menjadi terjadi terus menerus, maka utang justru dipakai untuk menutup cicilan lama dan kebutuhan rutin. Akibatnya, ruang belanja produktif menyempit dan risiko finansial kian meningkat. Akibatnya, hampir seluruh penghasilan habis untuk membayar utang, sementara kebutuhan yang benar-benar penting untuk masa depan terpaksa dikorbankan.
Dalam konteks negara, utang juga diambil untuk tujuan produktif seperti pembangunan infrastruktur, basis produksi dalam negeri, dan pembiayaan lainnya yang bersifat produktif. Namun, tanpa perhitungan cermat, utang dengan tujuan produktif pun bisa berbalik arah menjadi kontraproduktif.
Belum lagi anggaran yang berbentuk konsumtif lainnya seperti program prioritas yang bersifat populis, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun.
Besar Pasak daripada Tiang
Akar persoalan defisit fiskal Indonesia ada pada lemahnya penerimaan negara, terutama pajak. Penerimaan pajak menyusut dan minus sebesar 0,77% secara tahunan menjadi Rp1.917,6 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ikut turun 8,6% menjadi Rp534,1 triliun.
Penurunan penerimaan pajak secara tahunan ini menjadi sinyal bahwa porsi anggaran tersedot untuk pembiayaan utang, sementara ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan semakin terbatas.
Dengan kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat baik untuk belanja maupun membayar utang, menciptakan defisit sebesar 2,92% setara dengan Rp695,1 triliun. Sederhananya, negara membelanjakan uang lebih besar daripada yang berhasil dikumpulkan dalam bentuk pendapatan. Istilahnya, besar pasak daripada tiang.
Penurunan pajak ini terjadi karena kemampuan masyarakat dan dunia usaha untuk membayar pajak juga sedang melemah dan akan semakin melemah karena insentif tidak cukup tersedia untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lantaran anggaran belanja dipakai untuk menutup utang, baik pokok maupun bunga.
Seperti kita tahu, angka pengangguran terbuka meski turun tapi tingkat partisipasi kerja juga tidak naik. Artinya pengangguran masih ada, tetapi tidak terdeteksi.
Apalagi proporsi pekerja sektor informal lebih besar daripada sektor formal. Komponen ini akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan yang biasanya disetorkan para pekerja langsung dari pemotongan gaji bulanannya.
Implikasi Terhadap Ekonomi
Defisit fiskal yang melebar dapat membawa implikasi nyata terhadap perekonomian. Pertama, meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang yang artinya porsi APBN yang dialokasikan untuk membayar bunga akan terus membersar. Ini mengurangi ruang belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tiga sektor yang seharusnya jadi fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Kedua, ketergantungan pada utang tentu saja berisiko meningkatkan tekanan di pasar keuangan. Penerbitan surat utang yang lebih besar dapat mendorong kenaikan imbal hasil (yield), membuat biaya pinjaman semakin mahal. Dampaknya menjalar ke sektor riil yang akan kesulitan mendapat pembiayaan dengan bunga yang terjangkau.
Ketiga, tekanan fiskal berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku pasar. Investor kerap memantau disiplin fiskal sebagai salah satu syarat dalam memarkirkan uang mereka dalam portofolio investasi di suatu negara. Jika defisit negara tersebut melebar, tanpa dukungan yang kuat, persepsi risiko pun akan meningkat.
Keempat, saat ruang fiskal menyempit masyarakat juga akan terkena dampak langsung. Pilihan kebijakan jadi terbatas. Antara menaikkan pajak, mengurangi belanja publik, atau menambah utang. Saat ini, efisiensi juga mulai terasa di beberapa lini, seperti anggaran transfer ke daerah dan dana desa terpangkas. Ini akan berisiko menekan daya beli dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Jadi, selama penerimaan negara tidak diperkuat dan belanja tidak diarahkan ke sektor produktif, kondisi “besar pasak daripada tiang” ini dapat berisiko jadi masalah struktural yang saat ini sudah mulai terasa.
(riset/aji)
