“Potensi serangan ransomware, pemerasan digital, dan pencurian identitas akan meningkat seiring dengan masifnya adopsi Internet of Things (IoT) di rumah tangga, bisnis, dan layanan publik. Perangkat sehari-hari seperti kamera CCTV, smart TV, hingga alat kesehatan digital, dapat menjadi ‘saksi digital’ sekaligus pintu masuk bagi pelaku kejahatan siber,” ujar Ardi.
Ancaman Terbesar Tak Selalu Datang dari Luar
Sementara itu, kata dia, pihaknya sudah menekankan ancaman terbesar tak selalu datang dari luar negeri, melainkan juga dari dalam organisasi sendiri. Ancaman orang dalam atau insider threat—baik karena kelalaian, motif ekonomi, maupun spionase—menjadi tantangan yang semakin sulit dideteksi.
“Data global menunjukkan insiden siber yang melibatkan pihak internal sering kali berdampak lebih besar dibandingkan serangan eksternal, sebab mereka memiliki akses langsung ke data sensitif dan sistem inti. Di Indonesia, tantangan ini diperparah oleh masih rendahnya literasi siber di kalangan sumber daya manusia dan belum meratanya edukasi perilaku digital yang aman,” tutur Ardi.
Dia menjelaskan, banyak organisasi masih berfokus pada penguatan teknologi, tanpa diimbangi pembinaan karakter dan etika digital. Padahal membangun budaya keamanan siber yang kuat, edukasi berkelanjutan, serta sistem deteksi dini terhadap perilaku mencurigakan adalah kunci utama untuk meminimalisir risiko insider threat.
“Teknologi monitoring yang etis, pelatihan relevan, dan kebijakan perlindungan data internal harus menjadi prioritas,” kata Ardi.
Dia menyebut peristiwa di Venezuela menjadi pengingat bahwa ketahanan siber nasional tidak bisa dibangun secara parsial. ICSF menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor—pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat—untuk membangun ekosistem siber yang tangguh dan adaptif.
”Regulasi yang responsif, sistem pelaporan insiden yang transparan, serta kemampuan respons cepat terhadap serangan menjadi pondasi utama menghadapi ancaman lintas batas,” ujar Ardi.
Tak hanya itu, lanjut dia, Indonesia perlu mempercepat pembentukan kerangka kerja yang jelas termasuk komando siber terpadu (unified cyber command) yang mampu merespons ancaman secara terintegrasi dan profesional. Selain membangun kerangka kerja nasional, negara ini pun harus aktif dalam forum-forum internasional, memanfaatkan diplomasi siber, serta memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk berbagi informasi, sumber daya, dan strategi mitigasi.
“Kolaborasi regional dan multilateral sangat penting, mengingat ancaman siber tidak mengenal batas negara dan sering kali melibatkan jaringan lintas negara,” tutur Ardi.
RI Perlu Lakukan “Factory Reset”
Dia pun menilai serangan AS ke Venezuela menjadi pelajaran berharga yaitu ancaman siber tak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dan politis. Indonesia perlu melakukan “reset pabrik” (factory reset) dalam cara pandang keamanan siber nasional—tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memperkuat tata kelola, regulasi, dan budaya keamanan siber di semua lini.
“Investasi pada edukasi, inovasi, dan kolaborasi akan menjadi fondasi utama untuk membangun ekosistem siber yang tangguh dan berkelanjutan,” kata Ardi.
Dia memperkirakan masa depan keamanan dan ketahanan siber Indonesia bergantung pada sinergi antara teknologi, manusia, dan kebijakan yang berkelanjutan. Tahun 2026 harus menjadi momentum bagi negeri ini untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga unggul dalam menghadapi ancaman siber global.
“Semua pihak—pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat—harus bergerak bersama, membangun kepercayaan, serta memperkuat kapabilitas nasional dalam menghadapi lanskap siber yang terus berubah,” tandas Ardi.
(far/wep)
