Ahmad Rizal menyebut, saat ini pihaknya sedang menyiapkan lokasi pergudangan dan pendistribusian minyak goreng DMO ini agar segera dapat direalisasikan.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan sekitar 30%-35% Minyakita akan didistribusikan melalui BUMN Pangan. Langkah ini sebagai salah satu cara mengintervensi harga minyak goreng rakyat tersebut yang kini masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Budi mengatakan, Kemendag saat ini sedang membuat peraturan menteri perdagangan (Permendag) mengenai distribusi Minyakita. Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Menurutnya, kebijakan itu bagian dari perubahan distribusi pada Minyakita.
"Minyakita kan sekarang lagi dibuat Permendag mengenai distribusinya. Jadi, nanti sebagian besar akan didistribusikan melalui BUMN Pangan. BUMN Pangan itu kayak misalnya Bulog, ID Food. Sementara sekitar 30%-35% [penyaluran Minyakita melalui BUMN]," kata Budi di sela kegiatan pemusnahan pakaian bekas impor di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025).
Salah satu penyebab harga Minyakita hingga saat ini tinggi di sejumlah daerah karena masalah distribusi. Namun, Budi meyakini di sejumlah daerah banyak yang juga masih berada di angka HET Rp15.700/liter.
Dia menuturkan tingginya harga Minyakita didominasi pada daerah wilayah Indonesia Timur.
"Nah, di atas HET itu kan begini. HET itu kan harga rata-rata nasional. Harga rata-rata nasional memang di wilayah timur kayak Papua itu masih tinggi. Kalau kita gabungkan menjadi agak tinggi. Padahal kayak kemarin waktu di Surabaya itu Rp15.700/liter dan beberapa tempat banyak," jelasnya.
(ell)
