Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Kehutanan tengah memeriksa 24 perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor pada tiga provinsi Sumatra. Pemerintah akan memeriksa apakah perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi sesuai izin dan aturan.

"Kementerian Kehutanan sedang melakukan review audit di kurang lebih 24 perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan baik HPH [Hak Pengusahaan Hutan] maupun HTI [Hutan Tanaman Industri]," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dikutip, Selasa (30/12/2025).

Kegiatan sejumlah perusahaan di kawasan hutan mendapat sorotan usai Siklon Tropis Senyar memicu cuaca ekstrem di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025. Tingginya curah hujan menimbulkan banjir dan longsor di 52 kabupaten dan kota.

Bencana hidrometeorologi tersebut semakin buruk akibat rusaknya kawasan hutan yang seharusnya mampu menampung sebagian curah hujan yang turun. Banjir bandang yang membawa tanah longsor dan gelondongan kayu kemudian merusak dan menyapu pemukiman warga.

Berdasarkan data terakhir, BNPB mencatat adalah 1.140 orang meninggal dunia dan 163 orang masih hilang. Pada awal bencana, sekitar 800 ribu orang harus mengungsi karena ribuan rumah dan bangunan rusak. Ratusan jembatan dan akses darat pun terputus.