Secara paralel, BI menggeser kebijakan makroprudensial ke arah pro-growth guna memperkuat fungsi intermediasi perbankan, terutama dalam mengakselerasi penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) besar terhadap penyerapan tenaga kerja.
Akselerasi ekonomi tersebut juga didukung oleh penguatan ekosistem digital dan modernisasi pasar keuangan. BI menargetkan perluasan QRIS dan BI-FAST sebagai tulang punggung transaksi ritel nasional demi menciptakan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi.
Di sisi lain, modernisasi pasar uang dan valas terus dipacu melalui penguatan infrastruktur serta instrumen produk guna memastikan ketersediaan likuiditas yang efisien bagi pembiayaan dunia usaha. Melengkapi pilar tersebut, pengembangan ekonomi inklusif dan hijau menjadi prioritas untuk mendorong UMKM serta ekonomi syariah sebagai motor baru pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan berdaya tahan di masa depan.
Literasi Publik dan Kontribusi Gen Z
Di sisi lain, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali dalam ajang yang sama menyoroti bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan makro, tetapi juga pada perilaku ekonomi mikro, terutama di kalangan Generasi Z.
BI memandang generasi muda sebagai katalisator dalam mempercepat digitalisasi ekonomi. Edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan partisipasi dalam ekonomi digital menjadi agenda penting BI untuk memastikan pertumbuhan ekonomi 2026 yang lebih inklusif.
Dalam Buku PTBI 2025, ditekankan bahwa sinergi antara kebijakan moneter BI dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam transformasi ekonomi nasional adalah syarat mutlak.
BI memproyeksikan bahwa dengan bauran kebijakan yang tepat, Indonesia mampu menavigasi risiko perlambatan ekonomi di Amerika Serikat dan China yang diprediksi masih akan berlanjut hingga tahun depan.
"Melalui penguatan bauran kebijakan tersebut, BI berkomitmen penuh mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya tahan," pungkas Perry.
(red)
