Namun demikian, ia menekankan bahwa kesiapan destinasi wisata juga perlu menjadi perhatian. “Minimal koneksi internet harus stabil, listrik aman, dan ruang publik tertib. Kalau orang disuruh kerja dari mana saja tapi sulit kerja, justru jadi tidak produktif,” katanya.
Pandangan lain disampaikan Vina, karyawan swasta, yang menilai penerapan WFA pada prinsipnya dapat diterima, namun harus dibarengi dengan pengelolaan destinasi wisata yang baik. Menurutnya, jika WFA diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata, maka kapasitas dan manajemen kunjungan destinasi perlu dipastikan siap.
“Perlu ada sistem manajemen kunjungan, misalnya mekanisme reservasi atau booking, supaya wisatawan bisa mengatur jadwal dan tidak menumpuk di waktu yang sama. Dampak ekonominya tetap dapat, tapi kenyamanan wisatawan juga terjaga,” ujar Vina kepada Bloomberg Technoz, Senin (29/12).
Selain aspek pariwisata, Vina menyoroti kesiapan internal organisasi dalam menerapkan WFA. Menurutnya, fleksibilitas kerja harus didukung sistem yang terstruktur, mulai dari pengukuran kinerja berbasis output, platform kolaborasi digital, hingga pelaporan progres yang konsisten agar akuntabilitas tetap terjaga.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan dukungannya terhadap kebijakan WFA yang dikembangkan melalui kampanye Work From Mall oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan ini dinilai dapat menunjang pergerakan wisatawan nusantara selama libur Nataru 2025/2026 tanpa mengorbankan produktivitas kerja.
“Kami mendukung kebijakan WFA sebagai solusi strategis untuk mengombinasikan suasana libur Natal dan Tahun Baru dengan produktivitas kerja secara profesional,” ujar Menpar Widiyanti dalam keterangan tertulis, Senin (29/12).
Ia menilai sinergi antara fleksibilitas kerja dan aktivitas pariwisata berpotensi memperpanjang perputaran ekonomi selama periode liburan.
Dengan dukungan lintas kementerian dan kesiapan infrastruktur yang memadai, kebijakan WFA melalui kampanye WFM dinilai dapat menjadi instrumen untuk menyebar arus liburan, mengurangi penumpukan di titik tertentu, serta memperkuat dampak ekonomi pariwisata dan sektor pendukung lainnya.
(dec/spt)
