Dia menyatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur (Jatim) belakangan ini sedang mengalami kekurangan pasokan 'gas murah' tersebut.
"Nah kita harus ngatur nih, HGBT ini kan bukan hanya di satu wilayah, tapi di wilayah-wilayah yang lain juga. Nah ini sedang kita evaluasi," ungkap Laode.
Ihwal kemungkinan penambahan sektor industri penerima HGBT, Laode mengaku hingga saat ini masih belum ada pembahasan terkait penambahan sektor penerima.
"Saya sih masih bilang yang existing aja dulu," tegas Laode.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana untuk memperluas penerima pasokan harga gas murah atau HGBT khusus untuk industri komoditas aluminium.
Direktur Industri Logam Ditjen ILMATE Kemenperin Dodiet Prasetyo mengatakan usulan tersebut dilakukan untuk menekan biaya energi yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam produksi aluminium.
"Pemanfaatan HGBT akan membantu meningkatkan efisiensi biaya produksi, sehingga produk aluminium nasional mampu diserap oleh industri hilirnya serta mampu bersaing lebih kuat di pasar global," jelas Dodiet dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (16/11/2025).
Dodiet menyampaikan upaya tersebut juga dilakukan guna memperbesar nilai tambah di dalam negeri, sekaligus memperkuat struktur industri nasional. Aluminium sendiri memiliki peran penting dalam hilirisasi industri dalam negeri.
Apalagi, kata dia, industri aluminium nasional juga nasional menunjukkan penguatan signifikan seiring meningkatnya kapasitas produksi dalam negeri, neraca perdagangan yang terus mencatat surplus besar, serta tumbuhnya investasi pada proyek refinery baru.
Sebanyak 27 bbtud kuota ekspor gas Medco telah dialihkan untuk kebutuhan domestik pada Jumat (22/8/2025).
Perjanjian swap multi-pihak itu dilakukan dengan beberapa kontraktor hulu migas dan pembeli. Gas yang dialihkan akan diperuntukkan untuk memenuhi pasokan PGN, yang lantas akan dialirkan ke industri penerima HGBT.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan volume gas sebesar 27 bbtud gas tersebut berasal dari West Natuna Gas Supply Group yang akan dipasok ke PGN, serta pengalirannya dilakukan oleh Medco E&P Grissik Ltd dan PetroChina International Jabung Ltd.
Perjanjian tersebut melibatkan sejumlah pihak, yakni West Natuna Supply Group yakni Medco E&P Natuna Ltd, Premier Oil Natuna Sea BV, Star Energy (Kakap) Ltd; serta South Sumatra Sellers yakni Medco E&P Grissik Ltd, PetroChina International Jabung Ltd, PT Pertamina (Persero), PGN, Sembcorp Gas Pte Ltd, dan Gas Supply Pte Ltd.
Sebelumnya, sejumlah industri mengeluhkan adanya pengetatan pasokan gas bumi dari PGN untuk program HGBT.
Mereka memprotes perusahaan pelat merah itu membatasi volume penyaluran HGBT dan mengenakan surcharge atau biaya tambahan yang tinggi pada Agustus lantaran suplai gas harus dialihkan ke regasifikasi LNG.
Manajemen sempat menyatakan terjadi keadaan darurat sejak 15 Agustus 2026, tetapi tak menjelaskan tenggat kondisi tersebut. Usai pengumuman itu, industriawan dari sektor penerima HGBT melaporkan terjadi penyusutan pasokan gas dari PGN.
Mereka juga mengeluhkan pembatasan volume penggunaan HGBT menjadi hanya 48% dari alokasi. Sementara itu, sisa kebutuhan gas sebesar 52% harus dipenuhi dengan pasokan regasifikasi LNG dengan biaya tambahan yang tinggi dari harga dasar.
(azr/ros)
