Laode menyatakan, penyetopan impor solar tersebut tidak memerlukan aturan baru. Nantinya secara otomatis penyetopan impor solar tersebut akan tertuang dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK). “Itu kan sesuai dengan SINAS-NK aja, kan SINAS NK isiannya berapa bulan, itu udah otomatis dari situ,” ujar Laode.
“Rekomendasinya di kami. Jadi April sudah tidak ada lagi alokasi impor untuk swasta,” lanjut dia.
Sebelumnya, Laode memberikan sinyal akan membatasi kuota impor solar operator SPBU swasta, usai pemerintah berencana menyetop impor gasoil pada 2026. Laode mengatakan nantinya operator SPBU swasta dapat membeli solar dari produk dalam negeri yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero).
“Sebenarnya yang dimaksud dengan penghentian impor itu ya termasuk swasta. Jadi artinya kita tidak impor lagi. Swasta kalau mau beli silakan beli yang ada di dalam, produk dari kilang dalam negeri,” kata Laode kepada awak media, dalam taklimat media, di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kementeriannya bakal menghentikan impor solar tahun depan. Komitmen itu disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat sidang kabinet di Istana Negara, Senin (15/12/2025).
Bahlil menerangkan langkah menghentikan impor solar itu berdasar pada kapasitas produksi domestik yang bakal naik setelah beroperasinya RDMP di Kilang Balikpapan. Selain itu, Bahlil menambahkan, kementeriannya bakal mengerek bauran solar dengan biodiesel sebesar 50% pada paruh semester II-2026.
“Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar karena antara konsumsi dan produksi kita sudah cukup,” kata Bahlil. Selepas penerapan B50, Bahlil memperkirakan, produksi solar domestik bakal surplus sekitar 4 juta ton nantinya. Menurut dia, posisi surplus solar itu bisa diubah menjadi produk avtur. “Pada 2026, insyallah Solar kita sudah clear, avturnya juga bisa kita produksi dalam negeri,” kata dia.
Mengutip data Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, pada 2020 saat program B30 mulai diterapkan secara penuh, volume pemanfaatan biodiesel mencapai 8,4 juta kl. Impor solar pada 2020 tercatat sebesar 3,18 juta kl, lalu penghematan devisa gegara B30 dikalkulasikan mencapai US$2,64 miliar atau Rp38 triliun.
Setahun kemudian, pada 2021, pemerintah masih mengimplementasikan biodiesel B30, tetapi volumenya naik menjadi 9,3 juta kl, sedangkan impor solar turun menjadi 3,19 juta kl.
Pada 2022, pemerintah masih mengimplementasikan B30, kali ini konsumsi biodiesel meningkat menjadi 10,44 juta kl. Akan tetapi, impor solar justru tercatat naik menjadi 5,27 juta kl.
Memasuki 2023, pemerintah memperluas mandatori biodiesel dari B30 menjadi B35. Implementasi program B35 membuat volume biodiesel melonjak menjadi 12,28 juta kl, sementara impor solar turun tipis menjadi 5,14 juta kl.
Selanjutnya, pada 2024 pemerintah masih mempertahankan bauran biodiesel B35, realisasi pemanfaatan biodiesel mengikat ke kisaran 13,15 juta kl, tetapi impor solar tercatat sebesar 7,58 juta kl.
Pada tahun ini, campuran biodiesel ditingkatkan menjadi 40% atau dikenal dengan program B40. Serapan B40 ditargetkan mencapai 15,6 juta kl, sedangkan impor solar pada tahun ini diperkirakan melandai ke angka 4,9 juta kl.
(wep)
