Melalui berbagai skema pembiayaan, penjaminan, hingga investasi, SMV diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong ekspor, memperluas akses perumahan, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Lantas, apa saja SMV yang aktif saat ini?
PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menjadi SMV utama dalam pembiayaan infrastruktur nasional. Didirikan sebagai development financial institution, PT SMI berperan menyalurkan pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek strategis pemerintah pusat dan daerah.
Melansir laman resminya, segmen sektor yang digarap PT SMI meliputi infrastruktur transportasi, energi, air bersih, telekomunikasi, termasuk pembiayaan korporasi, publik, hingga jasa konsultasi dan pengembangan proyek.
Pada awal pendirian, PT SMI fokus pada 8 (delapan) sektor yang dapat dibiayai, yaitu jalan & jembatan, transportasi, minyak & gas bumi, telekomunikasi, manajemen limbah, ketenagalistrikan, irigasi & pengairan, serta penyediaan air minum.
Seiring dengan perkembangan PT SMI, Pemerintah melakukan pengalihan aset dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada PT SMI di tahun 2015 yang salah satu tugasnya adalah penanganan pembiayaan publik dan proyek panas bumi.
Kemudian PT SMI mendapat izin perluasan sektor mencakup infrastruktur sosial (rumah sakit, pasar, terminal, dan lainnya), infrastruktur kepariwisataan dan rolling stock.
PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)
Di sektor perumahan, pemerintah mengandalkan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). SMV ini bertugas menyediakan likuiditas jangka panjang bagi pembiayaan perumahan melalui sekuritisasi KPR dan instrumen pembiayaan lainnya.
PT SMF berfokus pada penguatan pasar pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Perannya dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program perumahan nasional, termasuk 3 juta rumah saat ini, sekaligus mendukung sektor konstruksi dan turunannya.
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
Perusahaan ini berfokus pada pemberian penjaminan melalui skema pembiayaan inovatif, pendampingan dan penyiapan transaksi hingga pelaksanaan Capacity Building pemerintah dalam proyek infrastruktur, khususnya skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
PT PII memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan investor dengan menanggung risiko tertentu yang tidak dapat dikendalikan oleh badan usaha.
Sektor yang dijangkau mencakup transportasi, energi, air minum, pengelolaan limbah, hingga infrastruktur sosial. Hingga saat ini, total proyek yang digarap mencapai 55 dengan nilai investasi mencapai Rp573 triliun dan nilai penjaminan Rp112 triliun.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank
Lembaga ini bertugas mendorong kinerja ekspor nasional lewat penyediaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi bagi eksportir, termasuk pelaku UMKM yang berorientasi ekspor.
Fokus sektor LPEI mencakup industri manufaktur, agribisnis, ekonomi kreatif, hingga program pengembangan kawasan berbasis ekspor.
Dari laporan tahunan 2024, LPEI telah mengguyur Rp56,18 triliun untuk membantu kegiatan ekspor; Rp6,59 triliun memberikan perlindungan pelaku ekpor seperti petani, pengrajin, petambak; Rp10,86 triliun melindungai ekspor dari risiko.
Selain itu, ada juga pembangunan 1.845 desa devisa; pemberdayaan 179.205 petanu, pengrajin, hingga petambak; serta mitra binaan UMKM dengan total mencapai 6.011.
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
LMAN merupakan SMV yang berbasis badan layanan umum (BLU) dengan tujuan memberikan pelayanan pengelolaan aset (khususnya properti) kepada publik baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas.
Meningkatkan status aset fisik maupun legal sebagai bagian penambahan nilai aset; maksimalisasi PNBP lewat pemanfaatan aset; serta membantu pemerintah dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
Lembaga ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, yang bertugas melaksanakan koordinasi dibidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Fungsinya meliputi penyusunan rencana bisnis, anggaran tahunan, rencana kerja, dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akutansi, dan pelaporan keuangan, penyelesaian transaksi (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, harmonisasi fungsi internal organisasi serta pengelolaan sistem informasi.
PIP juga melakukan kerja sama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan bisnis pembiayaan usaha mikro; penelahaan aspek hukum; hingga penanganan masalah hukum.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
LPDP menjalankan peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembiayaan pendidikan dan riset jangka panjang lewat dana abadi pendidikan.
LPDP memiliki tugas utama menghimpun, mengelola, dan menyalurkan Dana Abadi Pendidikan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas SDM nasional lewat beasiswa dan riset.
Sebagai bagian dari Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, LPDP tidak hanya berfungsi sebagai pemberi beasiswa, tetapi juga sebagai instrumen investasi jangka panjang negara di bidang pendidikan dan riset.
Geo Dipa Energi
PT Geo Dipa Energi (Persero) merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di sektor energi panas bumi (geothermal).
Perusahaan ini ditugaskan pemerintah untuk mempercepat pengembangan panas bumi nasional sebagai bagian dari transisi energi dan penguatan ketahanan energi.
Tugas utamanya adalah mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) guna meningkatkan bauran energi bersih nasional serta mendukung target pengurangan emisi karbon.
(lav)
