Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Jabatan ini akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitasnya, RI akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Yvonne menjelaskan bahwa momentum ini akan menjadi kesempatan penting untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
"Indonesia berkomitmen menjalankan mandat ini secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral demi kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua," tukasnya.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional.
(ros)
