Logo Bloomberg Technoz

Pada akhirnya, hal ini membuat terhentinya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo terkait pemenuhan kewajiban kepada pihak lender dan pelaksanaan operasional pengelolaan sampah di TPA Benowo Jawa Timur.

"Sehingga apabila bantuan BLPS dari APBN tidak dialokasikan maka akan dapat mengganggu kinerja perusahaan kami," ujar.

Sementara itu, pihak PT Mayer Indah Indonesia mengeluhkan soal pendanaan dan kesulitan pengajuan pembiayaan modal kerja senilai Rp 4 miliar yang ditujukan ke perbankan, termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Kesulitan itu pada akhirnya membuat perusahaan terpaksa menunda orderan yang berujung tidak berlanjutnya proses bisnis. Hal itu juga turut membuat perusahaan kesulitan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang berujung pada isu hukum.

"Jadi yang pertama adalah masalah pendanaan bahwa bank-bank itu eh di 'lampu merah ke industri tekstil," ujar Melisa, salah satu perwakilan perusahaan itu.

Merespons hal tersebut, Purbaya langsung menindaklanjuti pihak berwenang, termasuk Kementerian/Lembaga terkait untuk mencari solusi, yang berujung pada kesimpulan yang cukup positif.

"Saya pikir hasilnya seperti itu. Jadi kita terima aduan, kita sidang seperti tadi. Kalau bisa diselesaikan, selesaikan langsung," kata dia.

"Kalau ada adjusment peraturan seperti tadi, ya kita atur, kita adjust sesuai dengan keadaan. Ini hasilnya akan dimonitor minggu ke minggu. Nanti ada status kalau selesai, kalau belum ya belum. Kita akan follow up terus."

Adapun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi meluncurkan kanal aduan P2SP pekan lalu. Kanal ini dibuka selama 24 jam penuh, yang dapat diakses lewat laman https://lapor.satgasp2sp.go.id, yang juga menjadi salah satu instrumen agenda pertumbuhan ekonomi nasional.

Aduan yang telah masuk sampai dengan tanggal 22 Desember 2025 sebanyak 9 (sembilan) aduan dengan jumlah pelapor sebanyak 7 (tujuh), yaitu meliputi isu bidang: energi & ketenagalistrikan, perizinan berusaha, lahan dan tata ruang, pendanaan dan pembiayaan, serta penegakan hukum.

(ain)

No more pages