“Ini bukan masalah setuju dan tidak setuju [diberantas]. Semua pihak harus mendukung ini, kami yakini pemerintah itu mengeluarkan [kebijakan] ini untuk melindungi produksi dalam negeri, pemakaian produk lokal sekaligus juga menjamin kenyamanan UMKM,” sebutnya.
“Deputi kami banyak bertemu dengan teman-teman [penjual baju bekas], kemudian minta aspirasi mereka. Kami lihat mereka bukan persoalan setuju tidak setuju, ‘kalau kami dilarang seperti itu usaha kami seperti apa, solusinya seperti apa, itu doang’,” tambahnya.
Menurut dia, solusi dari kebijakan ini adalah bagaimana cara komunikasi yang tepat dan baik saat bertemu dengan pelaku usaha baju bekas.
“Jadi sebetulnya ini adalah bagaimana berkomunikasi, kemudian dari komunikasi itu lahirlah solusi yang untung. Yang pasti tujuan pemerintah itu tidak akan menganiaya UMKM, hanya menginginkan bagaimana perekonomian lokal tumbuh,” jelasnya.
(ell)
