Bloomberg Technoz, Jakarta – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai rencana pemerintah menghentikan insentif kendaraan listrik pada 2026 berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan serta memperlambat pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik nasional. 

IESR memperkirakan, jika momentum adopsi kendaraan listrik tidak dijaga, potensi akumulasi manfaat ekonomi dari pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik terintegrasi bisa melayang hingga sedikitnya Rp544 triliun per tahun sampai 2060.

Hal ini sekaligus merespons Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan insentif mobil listrik tidak akan diperpanjang pada 2026.

Adapun, anggaran insentif tersebut akan dialihkan untuk mendukung program mobil nasional. Insentif yang akan berakhir antara lain pembebasan bea masuk impor kendaraan listrik utuh atau completely built up (CBU) dari tarif normal 50% menjadi 0%, serta insentif PPN.

IESR menilai berakhirnya insentif akan berdampak langsung pada kenaikan harga mobil listrik akibat hilangnya potongan PPN 10% dan fasilitas impor CBU.