“Tapi kalau udah sidik jari, face recognition, makanya seumur hidup kita bisa di-extraction (diekstrasi) oleh orang lain,” ujar dia.
Risiko kedua, lanjut Alamsyah, mengenai terkait ekslusi sosial. Dia memandang banyak yang lupa terkait social exclusion, dengan perkembangan digital. Kelompok-kelompok yang kerap mengalami ekskusi sosial yakni lanjut usia (lansia), difabel, pekerja informal, hingga penduduk di daerah terpencil (remote area).
Baca Juga: Data Ungkap Hanya 11% Perusahaan RI yang Siap Hadapi Ancaman Siber
“Dan kemudian juga ada keterbatasan akses biometrik di wilayah-wilayah tertentu. Kalau ini tidak kita mitigasi, ini akan jadi sumber keributan, saya enggak membayangkan terjadi bencana, handphone hilang, mau register tercepat, orang terus kemudian harus pakai face recognition, sementara sistemnya belum jalan, rame tuh biasanya,” tutur Alamsyah.
Risiko ketiga atau terakhir terkait penyimpangan misi (mission creep), misalnya digunakan untuk pengawasan massal, seperti yang dilakukan di China. Lalu ada ekstrasi nilai (value extraction) untuk profiling politik dan ekonomi, misalnya dapat diekstrasi untuk kepentingan kampanye politik maupun ekonomi.
Dalam mission creep terdapat pembatasan independesi melalui penyalahgunaan algoritma (algorithm abuse). Dia menilai kini independensi telah dipengaruhi oleh algorithm abuse, bahkan beberapa literatur sudah menunjukkan, makin akurat registrasi dan secure, semakin besar peluangnya untuk pemanfaatan ini.
“Jadi nggak seperti yang kita bayangkan, kita mau bikin registrasi itu bagus, tapi justru mempermudah perilaku-perilaku seperti ini. Dengan kata lain, registrasi yang akurat itu tidak cukup, dia harus disertai dengan kemampuan mengidentifikasi titik-titik rawannya dan memitigasi,” pungkas Alamsyah.
(wep)
