CELIOS juga menyoroti minimnya transparansi dalam pelaksanaan program. Isnawati mengungkapkan bahwa hampir separuh masyarakat tidak mengetahui siapa pihak penyedia makanan dalam MBG.
“Sebanyak 48% masyarakat tidak tahu siapa yang dilibatkan sebagai penyedia makanan. Ini menunjukkan lemahnya keterbukaan informasi dan pengawasan,” ujarnya.
Selain itu, pelaksanaan MBG dinilai berdampak pada dinamika harga pangan lokal. Menurut Isnawati, pekerja sektor informal melihat adanya kecenderungan kenaikan harga bahan pangan akibat lonjakan permintaan dari program tersebut.
“Secara teori ekonomi, ini adalah inflasi tarikan permintaan. Ketika kebutuhan meningkat secara kuantitas, harga akan terdorong naik, dan ini terlihat pada komoditas seperti ayam dan telur,” jelasnya.
Penyeragaman menu dalam MBG juga dinilai meminggirkan keragaman pangan lokal. Isnawati menyebut, terdapat ratusan jenis pangan lokal yang berpotensi terancam.
“Ada sekitar 747 jenis pangan lokal yang berisiko hilang karena tidak terserap dalam skema MBG yang seragam,” katanya.
Dari sisi ketenagakerjaan, CELIOS menilai program ini berpotensi menekan sektor makanan lokal. Padahal, sektor tersebut menjadi tumpuan hidup jutaan orang.
“Di Indonesia, sekitar 6,4 juta orang bergantung pada sektor makanan lokal seperti warung, kantin, dan makanan rumahan,” ujar Isnawati.
Ia memperingatkan, jika pelaksanaan MBG semakin tersentralisasi dan dikuasai penyedia besar, maka dampaknya bisa signifikan terhadap tenaga kerja.
“Kami memperkirakan ada potensi hingga 1,94 juta pekerja kehilangan pekerjaan akibat tersingkirnya pelaku usaha kecil dalam rantai pasok MBG,” pungkasnya.
(dec/spt)
