"Kalau di luar itu, kalau ada bencana seperti ini bebannya bukan di bank sebenarnya. Di asuransi. Karena semua sudah serba di asuransi. Kayak di Amerika tuh kan kemarin udah kebakaran kan. Itu yang rugi besar tuh asuransi. Nah di kita ini penjaminan asuransinya kurang ya, hampir nggak ada lah ya," jelasnya.
"Jadi bebannya bisa saja jadi masuk ke bank, itu yang jadi persoalan," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah memastikan rencana pemutihan atau keringanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di wilayah Sumatra tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya kebijakan tersebut justru akan memanfaatkan alokasi subsidi bunga KUR yang sudah tersedia.
"Enggak [program penghapusan KUR tidak pakai APBN]," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (12/12/2025). "APBN nanti kita lihat. kan kita punya total subsidi bunga.
Dengan demikian, proses pemutihan, restrukturisasi, maupun keringanan lain yang akan diberikan untuk debitur di wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatra tidak membutuhkan tambahan anggaran baru.
"Nah kan dihitung nanti dari situ berapa [anggarannya] dan ini kan sifatnya jangka panjang. Program setahun ke depan, tahun kedua dan sebagainya," tegas Airlangga.
Pada bagian lain, ia mengungkapkan sebanyak 141.000 debitur KUR dari total 996.000 debitur di tiga provinsi Sumatra diperkirakan terdampak bencana, dengan total baki debet sekitar Rp7,8 triliun. Termasuk lebih dari 63.000 debitur KUR di sektor pertanian dengan baki debet Rp3,5 triliun
Sehingga sejalan dengan adanya dampak tersebut, pemerintah ungkap Airlangga berencana mengumumkan paket kebijakan lengkap pemulihan ekonomi bencana Sumatra dalam beberapa hari ke depan.
"Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana ini," jelasnya.
(lav)
