Ia mengatakan kepada wartawan bahwa “tidak akan ada dampak” dari keputusan itu ketika ditanya soal konflik yang telah menewaskan setidaknya sembilan tentara Thailand dan memaksa lebih dari 400.000 warga mengungsi sejak pertempuran pecah pada Minggu.
Tanggal pemilu nasional—yang wajib digelar dalam 45 hingga 60 hari setelah parlemen dibubarkan—diperkirakan diumumkan komisi pemilihan pada pekan depan.
Bentrok dengan Kamboja pecah pada Juli, sebelum Presiden AS Donald Trump mengancam menerapkan pembatasan perdagangan guna memaksa gencatan senjata.
Sejak menjabat pada September, Anutin mengambil sikap keras terhadap negara tetangga tersebut demi memanfaatkan sentimen nasionalis, yang diperkirakan akan menguntungkan Partai Bhumjaithai dalam pemilu.
Akar konflik Thailand–Kamboja berasal dari ketegangan panjang terkait peta dan perjanjian era kolonial yang menetapkan batas kedua negara. Hubungan relatif stabil sejak bentrokan 2011 yang menewaskan puluhan orang.
Pemilu mendatang diperkirakan menjadi ajang pertarungan antara Partai Bhumjaithai pimpinan Anutin dan Partai Rakyat yang progresif—blok terbesar di parlemen. Taruhannya adalah apakah salah satu kubu dapat meraih mayoritas dan mengakhiri rangkaian pemerintahan berumur pendek di negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
(bbn)
