Bloomberg Technoz, Jakarta - Dalam Executive Business Luncheon 2025, pembahasan mengenai serapan anggaran daerah muncul sebagai isu strategis yang mendapat perhatian luas.
Namun alur diskusinya tidak bergeser pada kritik, melainkan pada arah baru yang menekankan pentingnya kolaborasi dan perbaikan menyeluruh terhadap efektivitas fiskal nasional.
Para pemangku kebijakan menilai bahwa peningkatan kualitas belanja daerah kini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Direktur Strategis Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, Andriansyah, menegaskan bahwa kinerja fiskal di pusat tidak dapat dipisahkan dari dinamika di daerah. Ia menyampaikan bahwa sebagian besar postur APBN sejatinya mengalir ke daerah.
“APBN itu sebagian besar masuk ke daerah melalui transfer. Tapi kalau uang itu tidak dibelanjakan atau dimobilisasi, percuma,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat penting: transfer fiskal tidak akan memberikan hasil apa pun bila tidak dikonversi menjadi belanja produktif. Pemda menjadi garda terdepan yang menentukan apakah APBN benar-benar memberi dampak nyata di masyarakat.
Pemerintah Perkuat Mekanisme Percepatan Belanja
Pemerintah pusat kini mengambil langkah lebih struktural. Tidak hanya mendorong percepatan eksekusi anggaran, pusat juga menyediakan instrumen pendukung agar daerah memiliki ruang koordinasi yang lebih efektif. Pembentukan Satgas Percepatan Belanja Pemerintah merupakan salah satu langkah konkret.
Satgas ini memiliki beberapa kelompok kerja yang berfungsi mulai dari percepatan anggaran, penyelesaian hambatan regulasi, hingga memonitor percepatan proyek strategis. Seluruh elemen ini dirancang untuk membantu daerah mengurai hambatan teknis maupun administratif yang kerap membuat belanja tersendat.
Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk memberi tekanan kepada pemerintah daerah. Sebaliknya, ia menghadirkan mekanisme koordinasi yang lebih jelas dan operasional sehingga Pemda dapat mempercepat realisasi anggaran tanpa khawatir terhambat aturan yang tumpang tindih.
Dengan alur komunikasi yang lebih ringkas, daerah diharapkan mampu menggerakkan belanja yang sudah ditransfer lebih cepat, lebih akurat, dan lebih berdampak.
Stimulus Fiskal Menguatkan Aktivitas Ekonomi Daerah
Selain fokus pada percepatan belanja Pemda, pemerintah pusat menyiapkan sejumlah stimulus fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Beberapa program unggulan seperti penambahan likuiditas, BLT Sejahtera, pembangunan prioritas 2026, hingga program magang fresh graduate menjadi pengungkit baru bagi ekonomi daerah.
Program-program tersebut memungkinkan terciptanya ruang fiskal tambahan. Di satu sisi, pemerintah pusat menjaga momentum ekonomi melalui stimulus langsung; di sisi lain, Pemda memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalisasi belanja daerah agar stimulus tersebut menghasilkan efek berantai yang lebih besar.
Dengan desain fiskal yang lebih sinkron, dampak ekonomi diproyeksikan akan lebih terdistribusi, terutama ke sektor-sektor prioritas yang menjadi tumpuan pertumbuhan wilayah.
Diskusi antar panelis pada forum ini menandai perubahan cara pandang terhadap pentingnya kolaborasi fiskal. Para peserta sepakat bahwa kekuatan APBN tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Sebaliknya, seluruh efektivitas fiskal ditentukan oleh bagaimana daerah membelanjakan dana yang telah dialirkan.
Kesadaran kolektif ini menghadirkan optimisme baru. Belanja daerah kini dipandang sebagai motor pertumbuhan yang dapat meningkatkan daya beli, menarik investasi lokal, dan menggenjot produktivitas berbagai sektor strategis.
Dengan komitmen yang lebih erat antara pusat dan daerah, tahun 2026 diproyeksikan menjadi periode di mana APBN bekerja lebih optimal, inklusif, dan memberikan manfaat yang lebih terasa di seluruh wilayah Indonesia.
Sinergi fiskal inilah yang diharapkan mampu membawa Indonesia menuju pengelolaan anggaran yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada hasil, bukan sekadar penyerapan.
