Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kementerian Keuangan, Andriansyah, menegaskan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kekuatan sektor riil.
Dalam diskusi Executive Business Luncheon yang digelar Technoz Studio di Jakarta, Jumat (5/12/2025), ia menyampaikan bahwa sinergi antara sektor keuangan, moneter, fiskal, dan sektor riil harus menjadi fondasi utama seluruh program ekonomi nasional.
Menurutnya, sektor riil merupakan inti dari perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, seluruh instrumen kebijakan wajib diarahkan untuk memperkuat konektivitas antara sektor keuangan dan sektor riil agar pertumbuhan dapat berlangsung berkelanjutan.
“Pada intinya, yang kita tekankan adalah sektor riil. Itu yang menjadi kunci. Sektor keuangan, sektor moneter, dan sektor fiskal harus mampu mendukung sektor riil,” ujar Andriansyah.
Andriansyah menegaskan bahwa sektor keuangan tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan kondisi sektor riil. Ia menilai bahwa peran sektor keuangan adalah menjadi penggerak sekaligus penopang aktivitas riil yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan PDB.
Ia menambahkan, “Pada intinya adalah sektor riil, atau dalam pandangan saya pribadi, sektor keuangan jangan menjadi anak durhaka sektor riil.” Pernyataan ini menekankan bahwa keuangan harus hadir sebagai penyedia pembiayaan yang memadai sehingga pelaku usaha bisa berkembang optimal.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sektor-sektor seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian merupakan tulang punggung perekonomian. Karena itu, alur pembiayaan dari sektor keuangan ke aktivitas riil harus berjalan lancar dan produktif. “Sektor keuangan berfungsi untuk menjebatani surplus unit dengan defisit unit dalam perekonomian, dengan tujuan untuk mendukung sektor riil mendapatkan pembiayaan yang memadai agar dapat terus berkembang,” ungkapnya.
Untuk memperkuat permodalan dan penyaluran kredit perbankan, pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di bank Himbara pada September lalu. Kebijakan ini kemudian ditambah dengan alokasi Rp76 triliun yang disalurkan ke tiga bank Himbara dan satu BPD milik Pemprov DKI Jakarta.
“Kami berharap dengan penambahan dana tersebut, sektor perbankan dapat lebih aktif menyalurkan kredit kepada sektor riil, yang pada gilirannya akan mendukung pemulihan ekonomi nasional,” jelas Andriansyah.
Selain penempatan dana, pemerintah juga menerapkan langkah fiskal non-konvensional yang diatur dalam KMK Nomor 276 Tahun 2025. Langkah ini bertujuan meningkatkan kemampuan intermediasi perbankan agar kredit produktif dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Menurut Andriansyah, pemerintah sedang menjaga keseimbangan antara kebijakan sisi pasokan dan permintaan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
“Kami terus menjaga keseimbangan antara kebijakan di sisi pasokan dan permintaan. Misalnya, dari sisi pasokan, kami menambah likuiditas, seperti yang sudah dilakukan, yakni dengan penempatan dana Rp200 triliun yang kemudian kami tambah lagi dengan Rp76 triliun,” ujarnya.
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menilai bahwa perbankan saat ini tidak menghadapi kendala suplai kredit. Kapasitas perbankan untuk menyalurkan kredit tetap luas dan tidak ada pengetatan dalam standar pemberian kredit. Namun, ia melihat persoalan utama berada pada sisi permintaan yang masih rendah.
“Kami melihat dari sisi supply, perbankan tidak ada constraint. Dalam hal standar perencanaan dan pemberian kredit pun tidak ada pengetatan yang signifikan. Namun, kami menduga ada kendala yang lebih besar di sisi permintaan kredit,” jelas Josua.
Ia menekankan pentingnya peran aktif kementerian dan lembaga lain untuk mendorong sektor riil agar mampu meningkatkan permintaan kredit. Menurutnya, kebijakan fiskal saja tidak cukup tanpa dukungan konkret dari seluruh ekosistem kementerian terkait.
“Kebijakan dari Kementerian Keuangan dan fiskal memang penting, tetapi yang lebih penting adalah kebijakan yang digerakkan oleh kementerian atau lembaga lainnya,” ujarnya.
Ia mencontohkan keberhasilan sektor pertanian yang meningkat berkat kebijakan proaktif dari Kementerian Pertanian.
Dengan dorongan dan insentif yang tepat, pelaku usaha dapat berkembang dan pada akhirnya mendorong permintaan kredit yang lebih besar. “Jika sektor-sektor usaha didorong dengan insentif yang tepat, tentunya akan ada peningkatan permintaan kredit yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
