Kedua belah pihak, lanjut laporan itu, juga berselisih mengenai upaya AS untuk memasukkan klausul yang dianggap Indonesia sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan ekonominya.
Namun, perwakilan Gedung Putih dan Perwakilan Dagang AS belum menjawab pertanyaan yang dikirim pada Selasa malam untuk mengonfirmasi laporan FT tersebut. Greer juga telah menolak berkomentar.
Perwakilan dagang Jamieson Greer belakangan juga dijadwalkan akan berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pekan ini, yang juga dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia.
"Minggu ini Menko [Airlangga] dijadwalkan akan berbicara lagi dengan USTR," ujar Haryo kepada Bloomberg Technoz, belum lama ini.
Berdasarkan kesepakatan yang diumumkan pada Juli, Indonesia mengumumkan rencana akan membeli produk AS senilai US$19 miliar, terutama 50 pesawat Boeing Co, dan menghapus bea masuk atas impor dari AS.
RI juga setuju untuk menghapus beberapa persyaratan pada produk, termasuk kandungan lokal, yang sebelumnya mempersulit penjualan produk AS di negara ini.
Pada saat itu, Presiden Donald Trump mengaku telah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.
Namun, karena Trump bergerak lebih dulu mengurangi tarif, menurut sumber yang mengetahui rencana pemerintah RI, mereka merasa tidak ada urgensi untuk menuntaskan kesepakatan atau bergerak cepat memenuhi komitmen dan sengaja menunda memberi konsesi.
Sejak itu, Trump mengumumkan serangkaian kerangka kerja perdagangan dengan Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia, yang berisi kesepakatan serupa untuk mengurangi hambatan tarif, termasuk pada produk industri dan pertanian.
Meski Presiden AS dengan antusias menyetujui pakta perdagangan secara luas dan dengan cepat menyesuaikan tarif, negosiasi lebih lanjut mengenai ketentuan spesifik berulang kali terbukti berlarut-larut dan sulit dicapai.
Pada Selasa malam, Greer mengatakan kepada panel konggres bahwa ia berharap akan menandatangani lebih banyak kesepakatan dagang dalam beberapa pekan mendatang.
Mitra dagang global AS masih menunggu keputusan Mahkamah Agung mengenai legalitas wewenang darurat di balik tarif tinggi Presiden Donald Trump. Akan tetapi, Greer tidak menyebutkan negara mana saja yang akan dimasukkan dalam kesepakatan dagang mendatang.
(ell)
