Kendati demikian, dia meyakini, proses pengiriman BBM dari AS bisa dipercepat menjadi 15 hari-20 hari apabila pemerintah dan Pertamina melakukan usaha ekstra.
Di sisi lain, Hadi mengingatkan kendala cuaca bisa membuat proses pengangkutan molor lebih lama dari estimasi awal.
“Tantangan terbesar adalah cuaca, dan sibuknya port menjelang akhir tahun,” ujar Hadi.
Dengan demikian, dia mendorong Pertamina dan pemerintah untuk melakukan simulasi impor dari AS terlebih dahulu sebelum memutuskan mengimpor Pertalite dari Negeri Paman Sam tersebut.
“Jika setelah dilakukan detail simulasi, BBM AS tidak sampai ke Indonesia sebelum Nataru, dengan parameter yang sudah diketahui akan mudah dilakukan simulasi,” tegas Hadi.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga berencana untuk menambah pasokan Pertalite mencapai 1,4 juta kiloliter (kl) pada akhir tahun ini. Selain pasokan domestik, Pertamina Patra Niaga turut membuka opsi impor Pertalite dari AS.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga (PPN) Roberth MV Dumatubun mengatakan penyaluran BBM bersubsidi itu sekitar 1% sampai 5% di bawah target kuota tahun ini. Adapun, Roberth membeberkan, rencana impor BBM dari AS bakal mencapai 40% dari total pengadaan.
“Pasar impor kita kan berdasarkan kebijakan pemerintah sudah ada untuk menyerap yang dari AS. Di luar itu juga kalau AS kan setara 40% seperti kebijakan pemerintah. Selebihnya itu juga dilakukan dengan supplier-supplier penyedia yang ada di lokasi lain,” kata Robeth.
Berdasarkan data per 25 November 2025, ketahanan stok Pertalite sekitar 17 hari, Pertamax 22 hari, Pertamax Turbo 13 hari, Pertamina Dex 15 hari, Solar 14 hari, dan avtur 25 hari.
Sementara itu, ketahanan stok gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) 3 Kg mencapai 13 hari menjelang libur panjang Nataru 2025–2026.
VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menambahkan perusahaan masih menunggu arahan dari pemerintah terkait dengan penugasan impor sejumlah komoditas migas dari AS.
Dengan begitu, Baron belum dapat memastikan kapan wacana impor minyak mentah serta beberapa komoditas migas tersebut dilakukan.
“Kami juga tetap menunggu arahan dari pemerintah terkait dengan penugasan ini. Kami perlu dasar [hukum] yang kuat dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya,” kata Baron.
(azr/naw)
