“Selain itu juga pertambangan emas yang berada tepat di sungai Batang Toru,” tegas Rianda.
Rianda juga menyoroti aktivitas kemitraan kebun kayu dengan PT Toba Pulp Lestari di kecamatan Sipirok. Walhi menuding aktivitas tersebut mengalihfungsikan hutan.
Terkait dengan berdirinya PLTA Batang Toru, Rianda menyatakan pembangkit tenaga air tersebut menyebabkan hilangnya lebih dari 350 hektare (ha) tutupan hutan di sepanjang 13 kilometer (km) daerah sungai.
PLTA tersebut juga dituding menyebabkan gangguan fluktuasi debit sungai, sedimentasi tinggi akibat pembuangan limbah galian dan pembangunan bendungan, hingga berpotensi menyebabkan polusi di sungai jika limbah galian mengandung unsur beracun.
“Video luapan Sungai Batang Toru di Jembatan Trikora menunjukkan gelondongan kayu dalam jumlah besar. WALHI Sumut mensinyalir kayu-kayu tersebut berasal dari area pembangunan infrastruktur PLTA,” kata Rianda.
Di sisi lain, pembukaan hutan melalui skema pemanfaatan kayu tumbuh alami (PHAT) dituding menjadi salah satu pemicu banjir bandang.
Rianda mencatat kawasan koridor satwa yang menghubungan Dolok Sibualbuali–Hutan Lindung Batang Toru Barat telah terdegradasi 1.500 ha dalam 3 tahun terakhir.
“Semua aktivitas eksploitasi dilegalisasi oleh pemerintah melalui proses pelepasan kawasan hutan untuk izin melalui revisi tata ruang.”
Sebagai informasi, manajemen PTAR membantah aktivitas tambang perusahaan memperparah bencana banjir di Sumut, sebab lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada di daerah aliran sungai (DAS) Garoga yang berbeda dan tidak terhubung dengan lokasi PTAR beroperasi di DAS Aek Pahu.
Senior Manager Corporate Communications PTAR Katarina Siburian Hardono menjelaskan operasi tambang dijalankan dengan meminimalkan dampak lingkungan serta mematuhi peraturan yang berlaku.
Dia juga mengklaim operasional tambang telah mencakup upaya mitigasi banjir, serta memastikan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati di area tambang dan sekitarnya.
“Pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir,” kata Katarina ketika dimintai konfirmasi Bloomberg Technoz, Senin (1/12/2025).
Sementara itu, pada hari ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan mengecek lokasi banjir untuk memastikan percepatan pemulihan pasokan energi di wilayah terdampak.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga disebut akan memantau dari udara lokasi pertambangan yang disebut-sebut memperparah banjir di Sumatra.
Selain itu, Bahlil disebut siap mengevaluasi aktivitas pertambangan di wilayah Sumatra Barat (Sumbar), Sumatra Utara (Sumut), dan Aceh usai terjadinya banjir bandang di wilayah tersebut.
Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengungkapkan saat ini fokus kementeriannya adalah pemulihan pasokan energi di tiga wilayah terdampak banjir tersebut.
Setelah itu, lanjut dia, Kementerian ESDM bisa saja mengevaluasi aktivitas pertambangan yang berada di tiga wilayah tersebut. Dia mengklaim Bahlil siap mencabut izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang melanggar regulasi.
“Jadi ya siap-siap lah itu yang berdampak segala macam terhadap lingkungan akan dievaluasi untuk tambang dan lain-lainnya. Namun, yang jelas, kunjungan Pak Menteri akan fokus untuk rehabilitasi infrastruktur suplai energi,” kata Anggia kepada awak media, di Kementerian ESDM, dikutip Selasa (2/12/2025).
(azr/wdh)
